KPU Akan Perbarui Data Pemilih di Daerah Bencana

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan melakukan pemutakhiran data di daerah-daerah terdampak bencana seperti di Palu dan Donggala. Keputusan itu juga mereka lakukan di beberapa wilayah yang masih dilanda dampak bencana.

Anggota KPU Wahyu Setiawan mengatakan KPU telah mengantisipasi keadaan bencana seperti di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Terutama soal penyesuaian data, mengingat ada sejumlah nyawa melayang akibat bencana menerjang.

"Nanti ada penyesuaian data, data itu kan dinamis. Ada yang harus dihapus, misalnya enggak memenuhi syarat, ada yang masuk DPT sebelumnya enggak memenuhi syarat," ujar Wahyu di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebelumnya telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 sebanyak 1.901.556 orang. Jumlah DPT itu tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sulteng.

Jumlah pemilih tersebut terdiri dari 967.465 pemilih laki-laki dan 934.091 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 2.017 desa/kelurahan pada 175 kecamatan dan 9.170 tempat pemungutan suara (TPS).

Wahyu berkata pemutakhiran data itu akan terus terjadi hingga hari pemungutan suara pada 17 April 2019. Ia berjanji pelayanan tersebut berlaku di semua wilayah di seluruh Indonesia.

"Enggak cuma di Sulteng saja, tapi di Sinabung, seperti daerah bencana lain. Meski ada pelayanan kita terhadap pemilih harus dilaksanakan karena pemilu enggak bisa ditunda," ujar Wahyu.

Lihat juga: Tjahjo Respons SBY: Lebih Baik Kampanye Lewat Bantuan

Sementara, anggota Bawaslu Rahmat Bagja berkata mengatakan Pemilu tetap berjalan meski ada bencana melanda di sejumlah wilayah. Menurut Bagja, penyelenggara bisa mengakali kerusakan fasilitas yang kondisinya masih baik.

"Kita bisa gunakan kantor-kantor Pemda dan space yang kosong karena ini berkaitan dokumen saja," kata Bagja di KPU.

Bagja menambahkan kalaupun pada akhirnya diputuskan kampanye berhenti sementara waktu, pengawas Bawaslu di lapangan akan tetap bekerja.

"Siapa tahu ada yang curi start, jadi ini harus diperhatikan juga. Kalau pengawas agak sulit dihentikan," ujar Bagja.

Lihat juga: KPU Anggap Mustahil Penuhi Saran SBY Hentikan Kampanye

(bin/ugo)