Soal Wagub DKI, PKS Akui Komunikasi dengan Gerindra Sulit

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Majelis Syuro DPP PKS Triwisaksana menyebut tidak mudah bagi pihaknya untuk berkomunikasi dengan Partai Gerindra terkait pergantian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

Kesulitan  itu, kata Triwisaksana, membuat sampai saat ini belum ada satu nama pun yang disepakati tim pengusung terkait sosok pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Enggak gampang ternyata komunikasinya. Jadi butuh waktu. PKS dan Gerindra," kata Triwisaksana ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/10).

Lihat juga: Kemendagri Tak Batasi Waktu Penentuan Wagub Pengganti Sandi

Menurut Triwisaksana setidaknya perlu beberapa kali pembahasan lagi agar ada nama yang mengerucut dan bisa segera dilaporkan ke DPRD DKI.

"Ya butuh satu dua putaran lagi untuk mengerucutkan ini," ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut. "Mudah-mudahan segera sepakat ya PKS dan Gerindra."

Posisi Wagub DKI Jakarta memang cukup menarik perhatian. Pasalnya sejak ditinggalkan Sandiaga yang maju sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019, posisi itu jadi rebutan antara partai pengusung yakni PKS dan Gerindra.

Disebut posisi itu sebenarnya sudah jadi kesepakatan akan diserahkan ke PKS, namun Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik justru bermanuver dan mengklaim posisi tersebut untuk dirinya. Terkini, bukan hanya Taufik, kader Gerindra lain muncul dalam bursa pengganti Sandiaga yakni Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Sementara itu, dari kubu PKS disebutkan dua nama yang diajukan adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan tidak memberi batasan waktu kepada gubernur dan DPRD DKI Jakarta dalam hal mengangkat wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan pihaknya mempersilakan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari sosok yang tepat dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

"Tidak ada batas waktu. Mau sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, silakan saja," ucap Sumarsono di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/10).

Sumarsono mengatakan hal itu sah-sah saja. Tidak ada masalah jika gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalankan tugasnya tanpa dibantu wakil gubernur.

Lihat juga: Prasetio Bekali Cawagub DKI dari PKS Buku 'Kebijakan Ahok'

(tst/kid)