"Iya, kan bagian dari keajaiban dunia," kata Hidayat yang juga Wakil Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (11/10).
Sebab, kata Hidayat, keanehan itu diperlihatkan ketika Menteri ESDM Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga BBM, namun langsung menundanya saat ada arahan Presiden Joko Widodo dengan pertimbangan daya beli masyarakat yang turun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Hidayat menilai Jokowi juga tidak bisa mengevaluasi atau mengganti Menteri Jonan lantaran sudah pernah menyatakan tidak akan melakukan perombakan kabinet di tahun terakhir kepemimpinannya.
"Jadi ini adalah buah pilihan beliau dan saya berharap memang segera diselesaikan, segera diatasi. Kalau tidak ya lagi-lagi di era kampanye terbuka, ini menjadi kampanye negatif untuk Pak Jokowi," kata Hidayat.
Kebijakan Menteri ESDM Jonan menaikkan BBM premium dianulir Jokowi. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Selain masalah koordinasi, Hidayat juga menilai penundaan ini bisa diartikan sebagai pencitraan yang dilakukan Jokowi menjelang pemilu 2019. Dugaan pencitraan itu lanjutnya, tidak dapat dihindarkan.
"Ya masyarakat bisa menilai ya, tapi dari situ unsur pencitraan itu kuat juga tidak bisa dihindarkan, karena dengan mudah dapat disimpulkan bahwa beliau akan mengambil poin berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa harga BBM jenis premium naik di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) naik dari Rp6.450 menjadi Rp7.000 per liter. Sementara, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.
Namun, belakangan kenaikan harga premium ini ditunda lantaran Pertamina disebut belum siap.
Kebijakan Menteri ESDM Jonan menaikkan BBM premium dianulir Jokowi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)