Diduga Bawa Dokumen Palsu, Relawan China Ditolak Masuk Palu

Jakarta, CNN Indonesia -- Relawan dari China ditolak masuk ke Palu, Sulawesi Tengah karena diduga membawa dokumen palsu.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada delapan relawan berkewarganegaraan China yang ditolak masuk Palu, Sulawesi Tengah. Mereka mengatasnamakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis di China.

"Mereka mengaku mendapat undangan tertulis dari Bupati Sigi [untuk menjadi relawan]. Namun disinyalir surat tersebut palsu," kata Sutopo dalam konferensi pers yang digelar di kantornya pada Kamis (11/10).

Menurut Sutopo, petugas di Makassar telah memperingatkan delapan relawan itu agar tidak berangkat ke Palu. Namun, tiga orang tetap berangkat ke Palu menggunakan jalur darat.

"Tim Kemenlu berkoordinasi dengan BAIS, Imigrasi, dan BNPB untuk meminta kontak Bupati Sigi sebagai pengundang dan memberikan batasan tinggal sampai tanggal 8 Oktober," katanya.

Selain WN Tiongkok, sebanyak 14 WNA dengan rincian lima orang dari Nepal, delapan dari Meksiko, dan satu orang dari Australia juga ditolak masuk ke Kota Palu.

Lihat juga: Tanggap Darurat Gempa Palu Diperpanjang hingga 26 Oktober

Kata Sutopo, alasan mereka ditolak beragam, mulai dari tak memiliki mitra lokal yang berbentuk organisasi, tidak memiliki barang bantuan yang ditentukan pemerintah Indonesia hingga tidak pernah mengajukan permohonan tertulis ke Kemenlu atau Kedubes masing-masing.

"Jadi mereka itu kebanyakan berangkat masing-masing begitu, tidak membawa barang bantuan yang dibutuhkan dan tidak memiliki keahlian," kata Sutopo.

Belasan WNA itu juga telah difasilitasi untuk kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan pesawat Hercules ke Malaysia. Para WNA juga telah diarahkan untuk menghubungi Tim Kemlu Posko Balikpapan untuk mengajukan permohonan tertulis masuk kota Palu setiba di Balikpapan.

Relawan asing yang sudah selesai bertugas di Palu dan yang punya keahlian serta bantuan di luar kebutuhan utama yang ditentukan pemerintah RI, termasuk transportasi udara, genset, tenda, dan water treatment, diminta meninggalkan Palu.

"Semua relawan asing harusnya baru bisa masuk setelah dikoordinasikandan disetujui sehingga tujuan, peran dan fungsi bantuan tersebut jelas," ujar Sutopo.

Lihat juga: Peneliti: Palu 'Langganan Bencana', Tak Layak Jadi Kota

(kst/ugo)