KPU Harap Capres Datang Ke Kelurahan Cek DPT pada 17 Oktober

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak calon presiden dan wakil presiden turut mengecek apakah telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 di kantor desa atau kelurahan tempat tinggal masing-masing pada Rabu mendatang (17/10).

Masyarakat juga diminta untuk melakukan pengecekkan. Tanggal 17 Oktober merupakan puncak Gerakan Melindungi Hak Pilih yang dicanangkan KPU.

"Kami berharap bisa berkenan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mau datang tanggal 17 Oktober mengecek data dirinya ke kantor desa/kelurahan masing-masing," tutur Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Senin (15/10).

Viryan menjelaskan bahwa Gerakan Melindungi Hak Pilih sebenarnya berlangsung selama 1-28 Oktober. Dalam gerakan itu, KPU mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memastikan dirinya tercantum dalam DPT. Tentu bertujuan agar tidak kehilangan hak suaranya pada Pemilu 2019 mendatang.

Kemudian, kata Viryan, puncak kegiatan jatuh pada 17 Oktober atau Rabu pekan ini. KPU mengajak seluruh penyelenggara pemilu, unsur pemerintah daerah, serta tim kampanye capres-cawapres datang ke kantor desa/kelurahan untuk mengecek DPT.

Lihat juga: KPU Siap Hadapi Gugatan Calon Komisioner Jabar di PTUN

Capres dan cawapres pun diajak agar dijadikan panutan oleh masyarakat untuk datang ke kantor desa/kelurahan.

"Kami juga lewat tim kampanye nasional mengundang dan berharap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berkenan hadir karena menjadi contoh yang baik, "kata Viryan, "Bagi caleg bisa juga dari bagian upaya untuk turun ke konstituen."

Capres-cawapres, pengurus partai, anggota tim kampanye atau masyarakat secara umum yang tidak menemukan namanya dalam DPT di kantor desa/kelurahan dapat menghubungi petugas KPU.

"Kalau belum terdaftar bisa segera menghubungi petugas kami yang ada di desa/kelurahan," ucap Viryan.

Viryan mengklaim KPU telah membentuk posko layanan pemilih sebanyak 70.855 titik. Semuanya tersebar di kantor desa/kelurahan seluruh wilayah Indonesia. Posko tersebut yakni melayani masyarakat yang ingin melakukan pengecekkan DPT.

"Kecuali Sulteng masih fokus kepada penanganan tanggap darurat bencana," kata Viryan.

Lihat juga: KPU: Kotak dan Bilik Suara Cuma Habiskan 30 Persen Anggaran

(bmw/ugo)