KPU: Kampanye Negatif Tak Sesuai Aturan

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan tidak sepakat dengan anjuran taktik kampanye negatif dalam Pemilihan Umum 2019. Menurut dia hal itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

"Ya kalau kemudian kampanye negatif itu menjelek-jelekkan orang, menyebarkan hoaks ya tak sesuai dengan peraturan kita dong," ucap Ilham di kantor KPU, Senin (15/10).

Pernyataan Ilham menanggapi saran Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, yang memperbolehkan kadernya melakukan kampanye negatif.

Ilham mengaku belum mengetahui maksud kampanye negatif yang dimaksud Sohibul. Meski demikian, dia khawatir segala jenis kampanye negatif rawan melanggar peraturan perundang-undangan.

Lihat juga: Bawaslu Sebut Kampanye Negatif Bisa Kena Sanksi

Ilham memastikan bakal ada sanksi jika capres-cawapres atau caleg terbukti melakukan kampanye negatif. Sanksi berupa teguran kepada paslon yang bersangkutan.

Kemudian, teguran juga akan dilayangkan kepada partai pengusung jika pendukung paslon capres-cawapres atau caleg yang melakukan kampanye negatif. Sanksi yang dikenakan terhadap media sosial juga diberlaukan apabila kampanye negatif dilakukan di dunia maya.

"Namanya menyebarkan hoaks itu harus di banned kalau dia melalui medsos," kata Ilham.

Ilham tidak merinci peraturan apa yang tidak sesuai dengan penerapan kampanye negatif. Meski begitu, KPU memang telah mengatur materi kampanye yang boleh disampaikan oleh peserta Pemilu 2019. Pengaturan materi kampanye tercantum dalam Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 2019.

Pada Pasal 20 butir d disebutkan bahwa materi kampanye harus memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik.

Lihat juga: Tak Seperti PKS, Demokrat Klaim Fokus Kampanye Positif

Materi kampanye juga mesti menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan di masyarakat. Hal ini termaktub dalam butir f.

Masuk di Pasal 21 butir a, materi kampanye wajib disampaikan dengan cara yang sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum.

Pada butir b pasal yang sama, materi kampanye wajib disampaikan secara tertib, atau tidak menganggu kepentingan umum. Pula, pada butir c, harus bersifat mendidik atau memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan pemilih.

"[Materi kampanye disampaikan dengan cara] bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain," mengutip bunyi Pasal 21 butir d PKPU No. 23 tahun 2018.

"Tidak bersifat provokatif," bunyi Pasal 21 butir e PKPU No. 23 tahun 2018.

Lihat juga: Fahri Hamzah Kritik Presiden PKS Bolehkan Kampanye Negatif

Menurut Sohibul, kampanye negatif merupakan kampanye yang mengangkat kelemahan lawan melalui fakta-fakta. Bukan berdasarkan kebohongan. Karenanya, dia tidak melarang kampanye negatif.

"Tidak bohong itu, namanya negative campaign, itu boleh. Sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," ucap Sohibul.

Sohibul justru melarang kadernya untuk melakukan kampanye hitam yang merupakan fitnah tak berdasar. Dia mengatakan PKS sama sekali tidak akan mengizinkan hal itu.

"Kami tidak ada toleransi, nol persen kepada fitnah atau kampanye hitam," kata Sohibul. (bmw/ayp)