JK: Kasus Suap Bupati Bekasi karena Ada Celah Perizinan
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 16 Okt 2018 18:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terjadi akibat ada celah dalam proses perizinan pembangunan proyek Meikarta. Menurutnya, proses perizinan untuk mendirikan bangunan selama ini kerap memakan waktu cukup lama.
"Ini terjadi karena orang ingin cepat minta izin. Maka orang sogok agar cepat keluar izinnya, jadi prosesnya itu yang harus diperbaiki," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (16/10).
JK mengatakan pemerintah selama ini telah berupaya menerapkan sistem daring atau satu pintu untuk mengurus perizinan. Namun rupanya masih sering disalahgunakan baik dari pihak pengusaha maupun pejabat daerah.
Hal itu menurut JK diperparah dengan sikap individu yang tak pernah merasa puas dengan penghasilan yang diperoleh.
"Memang kita prihatin, itu ya karena mereka ingin hidup lebih baik, gaji tidak cukup. Itu terjadi terus dan sepertinya orang tidak takut kena sanksi," katanya.
Ongkos Politik
JK juga tak memungkiri faktor mahalnya ongkos politik jadi pemicu kepala daerah untuk menerima suap. Sebelum terpilih, calon kepala daerah umumnya melakukan kampanye hingga menghabiskan biaya cukup banyak.
Namun, menurut JK cara itu telah ditekan lantaran KPU telah mengeluarkan aturan tentang pembatasan kampanye.
"Baliho sekarang dipasang KPU, tidak boleh besar-besaran, jadi diatur untuk mengefisienkan calon," ucapnya.
Hanya saja ia tak menampik bahwa tiap calon tetap ingin berupaya maksimal dalam berkampanye hingga mengeluarkan biaya sangat tinggi.
"Namanya persaingan ingin selalu lebih baik, lebih tinggi, jadi biaya mahal," imbuhnya.
Dalam perkara dugaan suap perizinan proyek Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Neneng bersama delapan tersangka lainnya juga sudah ditahan untuk 20 hari pertama.
Ia diduga dijanjikan Rp13 miliar untuk pemulusan izin proyek Meikarta. Namun baru Rp7 miliar yang sudah diberikan. (pris/wis)
"Ini terjadi karena orang ingin cepat minta izin. Maka orang sogok agar cepat keluar izinnya, jadi prosesnya itu yang harus diperbaiki," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (16/10).
JK mengatakan pemerintah selama ini telah berupaya menerapkan sistem daring atau satu pintu untuk mengurus perizinan. Namun rupanya masih sering disalahgunakan baik dari pihak pengusaha maupun pejabat daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang kita prihatin, itu ya karena mereka ingin hidup lebih baik, gaji tidak cukup. Itu terjadi terus dan sepertinya orang tidak takut kena sanksi," katanya.
JK juga tak memungkiri faktor mahalnya ongkos politik jadi pemicu kepala daerah untuk menerima suap. Sebelum terpilih, calon kepala daerah umumnya melakukan kampanye hingga menghabiskan biaya cukup banyak.
"Baliho sekarang dipasang KPU, tidak boleh besar-besaran, jadi diatur untuk mengefisienkan calon," ucapnya.
Hanya saja ia tak menampik bahwa tiap calon tetap ingin berupaya maksimal dalam berkampanye hingga mengeluarkan biaya sangat tinggi.
"Namanya persaingan ingin selalu lebih baik, lebih tinggi, jadi biaya mahal," imbuhnya.
Neneng bersama delapan tersangka lainnya juga sudah ditahan untuk 20 hari pertama.
Ia diduga dijanjikan Rp13 miliar untuk pemulusan izin proyek Meikarta. Namun baru Rp7 miliar yang sudah diberikan. (pris/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK