Kasus Suap Meikarta, KPK Geledah Kantor PT Lippo Karawaci

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PT Lippo Karawaci Tbk, di Menara Matahari, Tangerang, Banten. Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Tim KPK masih berada di lokasi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (17/10).

Namun, Febri belum mengetahui apa saja dokumen yang disita dari penggeledahan tersebut. Menurut dia, sampai saat ini proses penggeledahan masih berlangsung. Febri pun belum mengetahui apakah ada penggeledahan di lokasi lain.

"Belum ada info lokasi lain," ujarnya.

Lihat juga: Jejak Sindoro Bersaudara di Pusaran Kasus Korupsi KPK

Diduga terdapat dokumen proyek yang dicari penyidik KPK di Kantor Lippo Karawaci itu. Proyek Meikarta memiliki hubungan dengan PT Lippo Karawaci Tbk, salah satu jaringan bisnis James Riady.

Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, sedikitnya lembaga antirasuah menetapkan sembilan tersangka, dua di antaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.

Lihat juga: Kronologi KPK Ungkap Suap Perizinan Meikarta

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses perizinan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.

Selain mereka berdua, tujuh orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.

(fra/gil)