Gerindra Duga Isu Caleg PAN Tolak Kampanye Prabowo Dipelintir

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra menyangkal pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno soal tidak solidnya partai pengusung dalam mengkampanyekan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Gerindra justru menilai kabar tersebut sebagai ucapan yang dipelintir.

"Ini pelintiran. Sudah diklarifikasi enggak ada itu," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono pada Jumat (19/10).

Eddy sebelum menyatakan sejumlah caleg PAN menolak mengkampanyekan Prabowo karena ada perbedaan pandangan politik di daerah. Selain itu, di daerah tertentu kampanye untuk Prabowo disebut akan kurang menguntungkan partai. 

Lihat juga: Suara PAN Sumbang, Sejumlah Caleg Tolak Kampanyekan Prabowo

Ferry tak menjelaskan rinci proses klarifikasi atas isu tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa partai pengusung pasangan capres Prabowo-Sandiaga sudah berkomitmen memenangkan Pilpres 2019.

Dia juga menyebut dukungan kader koalisi Prabowo-Sandi kepada Jokowi-Ma'ruf sebagai hal yang tidak mungkin terjadi.

"Masa, dukung Jokowi," tukasnya.

Ferry menambahkan bahwa saat ini partai koalisi pendukung Prabowo, yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, sudah turun bersama untuk berkampanye. Salah satu bentuk komitmen koalisi itu dengan memperkenalkan Sandiaga ke sejumlah daerah.

"Justru malah kubu sebelah yang tidak keliatan seperti itu," imbuh Ferry.

Keengganan kader partai koalisi mengkampanyekan Prabowo ini bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya, hal ini juga sempat ini sempat terjadi di internal Demokrat. Partai pimpinan SBY itu mengakui ada sejumlah kadernya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Demokrat tak memberi sanksi atas hal itu.Ketua Divisi Advokasi Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean bahkan menyebut beberapa daerah diberikan dispensasi khusus terkait sikap politik dalam pilpres 2019.

Lihat juga: Kader PKS Jakarta Kecewa Gerindra Tak Berikan Kursi Wagub DKI

Kata Ferdinand, dispensasi diberikan karena besarnya keinginan kader setempat mendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Seperti papua 92 persen menginginkan berkoalisi dengan Pak Jokowi. Kami hormati itu," ujarnya di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9).

Ferdinand menyatakan Demokrat tidak ingin kadernya yang menjadi caleg tidak dipilih masyarakat lantaran berbeda pandangan. Oleh karena itu, dispensasi diberikan ke daerah tersebut.

"Kami tidak mau juga mengorbankan kader kami di sana yang nantinya jadi tidak dipilih rakyat pada saat pileg," kata dia. (bin/wis)