Hasto mengatakan pada zaman Sudirman justru terjadi polemik soal 'Papa Minta Saham' Freeport yang menyeret pula Mantan Ketua DPR Setya Novanto ketimbang menunjukan kinerja terbaiknya.
"Di zaman Pak Sudirman Said justru terjadi hiruk pikuk terhadap masalah itu," kata Hasto saat ditemui di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto lantas membandingkan kinerja Sudirman dengan Menteri ESDM saat ini, Ignasius Jonan, terkait saham PT Freeport Indonesia.
 Hasto Kristiyanto. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
"Proses ditandai dengan, proses negosiasi yang tidak mudah, berlangsung cukup lama, memerlukan kesabaran," kata Hasto.
"Sehingga ditandatanganilah head of agreement [perjanjian awal]. Di mana head of agreement itulah sebagai basis legalitas dari proses divestasi Freeport itu," tambah pria yang juga Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
Hasto menyatakan Presiden Jokowi memiliki komitmen untuk menjalankan program kedaulatan energi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Hasto pun menyatakan upaya pengambilalihan Freeport dan Blok Rokan sebagai salah satu contoh kerja nyata Jokowi mewujudkan kedaulatan negara di bidang energi.
"Tujuan bernegara yang antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa, dilaksanakan dengan baik oleh Bapak Presiden," ungkapnya.
Selain itu, Hasto pun menyinggung pihak oposisi yang kerap kali menuding Jokowi melakukan kebohongan publik terkait kebijakan divestasi Freeport tersebut.
Ia menyatakan Gerindra sebagai salah satu partai politik yang kerap mengkritisi kebijakan divestasi Freeport dianggapnya tak mengetahui seluk beluk mengenai kebijakan tersebut.
"Kelihatan serangan dari fraksi Gerindra terhadap tuduhan Pak Jokowi melakukan kebohongan publik. Itu merupakan ketidakpahaman dari proses divestasi itu sendiri," kata Hasto.