Gerindra: Dana Kelurahan Jokowi Politis tapi Tak Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menilai kebijakan Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan mulai 2019 mendatang bersifat politis. Namun, menurutnya, hal itu tidak akan berjalan efektif buat mendulang suara di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.


"Ini bagian cara dari pemilu (pemilihan umum), pencitraan bagi uang ke masyarakat. Menjelang pemilu tentu dana bansos (bantuan sosial) ke mana-mana," kata Andre saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Jumat (19/10).

Menurutnya, kebijakan dana kelurahan ini tidak akan mengubah persepsi masyarakat yang kadung menginginkan perubahan. Andre mengklaim desakan perubahan kerap dilontarkan masyarakat.

Lihat juga: Jokowi Mulai Kucurkan Dana Kelurahan Tahun Depan

"Enggak akan efektif karena masyarakat ingin perubahan. Di Padang getaran masyarakat ingin perubahan luar biasa," ujarnya.

Andre mempertanyakan asal uang yang akan digunakan Jokowi untuk dikucurkan ke kebijakan dana kelurahan. Dia pun menyindir, apakah Jokowi akan kembali menambah jumlah utang negara untuk dikucurkan ke dana kelurahan.

"Terserah dia (Jokowi), mau pakai duit apa, utang?" katanya.


Pemerintah bakal memberikan dana kelurahan mulai tahun 2019 mendatang. Jokowi mengatakan kucuran dana itu dilakukan sebab banyak keluhan masyarakat terkait dana untuk kelurahan.

"Mulai tahun depan, terutama untuk kota, akan ada yang anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," kata Jokowi melalui keterangan resmi.

Lihat juga: Jokowi Kembali Masuk Daftar Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia

Kebijakan dana kelurahan, kata Jokowi, bakal diikuti pembentukan aturan operasional bersama dana desa sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

"Sebentar lagi akan kami revisi Peraturan Pemerintah (PP)-nya, baru kami hitung-hitung enggak tahu dapat lima atau empat persen. Nanti akan kami putuskan," ucapnya. (mts/ayp)