Ridwan Kamil Minta Keterangan Staf Terkait Proyek Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memanggil sejumlah staf terkait proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Staf yang dipanggil adalah mereka yang pernah memberikan rekomendasi pertimbangan tata ruang atas permintaan Bekasi terkait proyek yang kini tersangkut kasus suap.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, dirinya akan mengambil langkah terhadap Meikarta dengan mempelajari data yang ada.

"Per hari ini saya datanya saya belum lengkap, maka yang akan saya lakukan adalah meminta staf-staf yang dulu terlibat dalam proses rekomendasi. Setelah itu didapat barulah secara resmi kita akan memberikan sebuah pandangan," kata Ridwan di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (22/10).

Lihat juga: KPK Periksa Silang Para Tersangka Suap Proyek Meikarta

Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah memberikan rekomendasi pertimbangan tata ruang yang bisa digunakan di kawasan tersebut.

Dari pengajuan itu, gubernur sebelumnya hanya memberikan rekomendasi penggunaan lahan 85 hektare. Dengan begitu, pemohon proyek bisa mengajukan izin berikutnya yang harus diurus adalah analisis mengenai dampak lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Sementara kalau dari staf Pemprov terkait rekomendasi 85 hektar itu tidak ada masalah," ujarnya. 

Lihat juga: Ridwan Kamil Kaji Ulang Proyek Meikarta

Namun demikian, Emil tetap akan menghargai proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana sudah ada sembilan tersangka, termasuk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

"Tapi yang pasti Meikarta ini domainnya domain pidana. Karena sudah domain pidana suap menyuap domain kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan KPK. Jadi Pemprov mendorong KPK untuk semaksimal mungkin menegakkan hukum untuk masalah yang ada," ujarnya.

Lihat juga: Penyidikan Kasus Suap Proyek Meikarta

Ia pun enggan berspekulasi terkait perizinan mana yang melanggar aturan dalam dugaan kasus suap yang menimpa Bupati Bekasi tersebut.

"Saya kira kalau lihat kasusnya belum clear apakah terjadi penyalahgunaan prosedur tata ruang atau izin. Izinnya kan ada banyak, ada Amdal, IMB. Jadi si suapnya itu berada di proses yang mana," ujarnya. 

Ia juga menambahkan, seluruh proses administrasi Meikarta terjadi di kepemimpinan gubernur yang lama. "Sebagai gubernur baru, saya belum berpengetahuan secara mendalam terkait yang namanya Meikarta yang memang sejak Pilkada isunya melebar ke sana ke sini," katanya.

Emil berjanji segera menyampaikan segala informasi rekomendasi Meikarta. (sur)