Eggi Sudjana Tagih Fatwa Soal Pemimpin Ingkar Janji ke MUI
Tim | CNN Indonesia
Selasa, 23 Okt 2018 12:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon legislatif dari PAN, Eggi Sudjana, menagih fatwa soal pemimpin yang ingkar janji ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut dia, sikap MUI saat ini bertolak belakang dengan pernyataan yang mereka keluarkan pada 2015.
"Pada 2015 KH Ma'ruf Amin mengatakan untuk pemimpin yang ingkar janji tidak boleh dipilih lagi, bahkan berdosa. Tapi sekarang kenapa malah jadi wakilnya?" cetus dia, saat ditemui di Kantor MUI di Jakarta, Selasa (23/10).
Kedatangan Eggi didampingi oleh beberapa calon legislatif yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Caleg Muslim (A2CM).
Mengingat fatwa itu, Eggi menilai Jokowi sebagai petahana tak memenuhi syarat. Pasalnya menurut mereka 66 janji Jokowi saat kampanye tak dituntaskan.
Eggi, yang juga menjabat Dewan Penasihat PA 212, menyebut janji yang ia maksud seperti divestasi Freeport yang belum kunjung dilaksanakan, janji mobil Esemka, dan pembelian kembali Indosat.
Mereka meminta MUI mengeluarkan fatwa yang jelas terkait Jokowi sebagai pemimpin yang inkar janji. Lalu meminta Ma'ruf Amin untuk mundur dari jabatan Ketua MUI untuk menghindari konflik kepentingan.
Selain itu, mereka juga meminta fatwa MUI soal memilih calon legislatif yang beragama Islam dalam Pemilu 2019.
"Kita menyadari negeri ini mayoritas muslim, tapi ada partai PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, dan Nasdem yang semuanya mendukung Ahok, Basuki Tjahaja Purnama yang sudah terbukti secara hukum penista agama," tutur Eggi.
Menurutnya harus ada fatwa memilih caleg muslim dan yanh didukung oleh partai non-pendukung penista agama.
"Jangan berkilah-kilah, kami juga punya mengerti Alquran dan Sunnah, harus benar-benar. Jangan karena kepentingan KH Ma'ruf Amin dibela, itu lebih jahat lagi," lanjutnya.
Permintaan Eggi dkk pun dilayani oleh MUI dengan dibuatkan surat laporan. MUI berjanji akan menindaklanjuti permintaan tersebut. (dhf/arh)
"Pada 2015 KH Ma'ruf Amin mengatakan untuk pemimpin yang ingkar janji tidak boleh dipilih lagi, bahkan berdosa. Tapi sekarang kenapa malah jadi wakilnya?" cetus dia, saat ditemui di Kantor MUI di Jakarta, Selasa (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eggi, yang juga menjabat Dewan Penasihat PA 212, menyebut janji yang ia maksud seperti divestasi Freeport yang belum kunjung dilaksanakan, janji mobil Esemka, dan pembelian kembali Indosat.
Selain itu, mereka juga meminta fatwa MUI soal memilih calon legislatif yang beragama Islam dalam Pemilu 2019.
"Kita menyadari negeri ini mayoritas muslim, tapi ada partai PDIP, Golkar, PKB, PPP, Hanura, dan Nasdem yang semuanya mendukung Ahok, Basuki Tjahaja Purnama yang sudah terbukti secara hukum penista agama," tutur Eggi.
"Jangan berkilah-kilah, kami juga punya mengerti Alquran dan Sunnah, harus benar-benar. Jangan karena kepentingan KH Ma'ruf Amin dibela, itu lebih jahat lagi," lanjutnya.
Permintaan Eggi dkk pun dilayani oleh MUI dengan dibuatkan surat laporan. MUI berjanji akan menindaklanjuti permintaan tersebut. (dhf/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK