Minta Maaf Tak Hentikan Pidana Pembakaran Bendera Mirip HTI

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau Barisan Ansor Serba Guna atau Banser Nahdlatul Ulama (NU) meminta maaf terkait pembakaran bendera yang mirip dengan bendera milik organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Polisi memastikan meski nantinya meminta maaf, proses hukum tetap berjalan.

Polisi mengatakan, pihaknya tetap mengusut pembakaran bendera berkalimat tauhid tersebut. Pembakaran itu terjadi saat acara Hari Santri Nasional di Garut.

"Kalau Polri akan masih memproses. Minta maaf kan permintaan dari MUI. Proses itu tidak menyelesaikan pidana," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Kantor MUI Jakarta, Selasa (23/10).

Setyo mengungkapkan pihaknya sedang menggali motif dan keterangan terkait pembakaran bendera itu. Polisi akan mencari unsur-unsur pidana yang berujung pada penetapan sejumlah pasal.

Lihat juga: Polisi Kantongi Identitas Pembawa Bendera Mirip HTI

Sejauh ini ada dua pasal yang disebut Setyo, yakni pasal soal penistaan agama yakni 156 dan 156a serta pasal soal kegaduhan.

"Kita lihat dulu masuk unsur yang mana. Kita lihat apakah di 156 atau 156a. Kalau kegaduhan bisa saja pasal 14 UU nomor 1," terang dia.

Bendera bertuliskan kalimat tauhid diterbangkan saat reuni alumni peserta aksi 212 beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia)

Setyo menceritakan di acara Santri Nasional itu hanya ada satu bendera yang disiapkan, yakni bendera Merah Putih. Namun di tengah acara ada santri yang membawa bendera selain bendera selain bendera Merah Putih.

Bendera itu berwarna hitam dengan lambang tulisan kalimat tauhid berwarna putih.

Lihat juga: Prabowo Curiga Pembakaran Bendera Mirip HTI untuk Adu Domba

Dalam sebuah video yang beredar para Banser terlihat membakar bendera tersebut.

"Panitia menyampaikan tidak ada bendera selain Merah Putih tapi terrnyata ada yang membawa makanya diamankan. Ada satu bendera dan satu ikat kepala," jelas dia.

Setyo meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu kepada polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Polisi juga tidak menetapkan titik rawan bentrok pascakejadian ini.

Dia hanya mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pergerakan yang provokatif selama masa penyelidikan.

"Seluruh masyarakat Indonesia sabar dan berikan waktu kepada penyidik untuk pendalaman. Diimbau tidak usah ada aksi begitulah," tutup dia. (ctr/osc)