Menteri PUPR Sebut Lapindo Bayar Dana Talangan Usai Putusan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya baru akan menyelesaikan pembayaran dana talangan bagi korban lumpur Lapindo usai putusan dalam gugatan warga soal ganti rugi tanah terbit.

Ia meyakini kedua perusahaan itu akan tetap bisa membayar penuh dana talangan dari pemerintah.

"Bisa [bayar], kalau sudah ada putusannya pasti bisa, tapi ini tergantung pengadilan," kata Basuki, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (23/10).

Lihat juga: BPLS Dukung Korban Lumpur Lapindo Laporkan Pemungut Imbalan

Basuki mengatakan gugatan tersebut berasal dari masyarakat yang masih belum terima atas keputusan pengadilan soal besaran ganti rugi berdasarkan status tanah yang dimiliki.

Menurutnya, ada sebagian korban yang ingin status tanah yang dimilikinya beralih, misalnya dari tanah basah menjadi kering, sehingga dana ganti rugi yang diterima bisa kembali disesuaikan.

Berdasarkan data Pusat Pengendalian Lapindo Sidoarjo (PPLS), nilai ganti rugi atas tanah basah sebesar Rp120 ribu per meter persegi. Sedangkan nilai ganti rugi atas tanah kering mencapai Rp1 juta per meter persegi.

Lihat juga: NasDem Minta Ical Urus Lapindo, Tak Komentar Ganti Presiden

"Saat ini sedang ada dispute di pengadilan, yang soal tanah basah ingin dipindahkan jadi tanah kering," ucap Basuki.

Namun demikian, Basuki enggan memberi rincian realisasi jumlah pengembalian dana talangan pemerintah dari kedua perusahaan itu.

Data terakhir pada Mei 2018 menyebutkan jumlah pengembalian dana talangan baru sekitar 10 persen dari total dana talangan pemerintah mencapai Rp827 miliar.

Lihat juga: Jonan Perpanjang Kontrak Lapindo di Blok Brantas 20 Tahun

"Tapi realisasinya [pemberian ganti rugi dari pemerintah] baru sekitar Rp700 miliaran, sekitar 90 persenan, tinggal beberapa warga lagi," imbuh Basuki.

Secara keseluruhan, total kerugian akibat bencana genangan lumpur Lapindo mencapai Rp3,8 triliun. Namun, Minarak hanya bisa membayar ganti rugi langsung sekitar Rp3,03 triliun. Walhasil, pemerintah harus menanggung sisanya lewat dana talangan sebelum akhirnya harus dibayarkan oleh kedua perusahaan itu.

(uli/arh)