Mendagri Kemungkinan Tunjuk Sekda Sebagai Plt Bupati Cirebon

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut pejabat yang kemungkinan bisa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cirebon adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Rachmat Sutrisno.

Rachmat besar kemungkinan ditunjuk untuk menggantikan tugas Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap jual beli jabatan.

Lihat juga: KPK: OTT Bupati Cirebon Terkait Jual Beli Jabatan

Tjhajo mengatakan penunjukan Sekda kemungkinan dilakukan karena Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina mengundurkan diri dari jabatannya karena mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019.

"Di Cirebon itu ya mungkin Sekdanya. Wakilnya ternyata mengajukan diri sebagai caleg anggota DPR," kata Tjahjo di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat (25/10).

Saat ini, kata Tjahjo, pihaknya masih menunggu keterangan resmi KPK terkait penangkapan Bupati Cirebon. Jika sudah ada keterangan resmi, pihaknya akan berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat menindaklanjuti masalah ini dengan menonaktifkan Sunjaya.

"Secara prinsip begitu ada pengumuman KPK bahwa OTT yang bersangkutan itu ditahan. Untuk mengisi kekosongan jangan sampai ada, kami akan tunjuk pejabatnya," kata Tjahjo.

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. (Detikcom/Tri Ispranoto)

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Kemendagri segera menunjuk Plt menyusul penangkapan Bupati Cirebon. Tujuannya, roda pemerintahan dan pelayanan kepada warga di kabupaten itu tetap berjalan baik.

"Saya sudah berkirim informasi kepada Kemendagri kira-kira proses penggantian sementara ini seperti apa supaya tidak ada kekosongan pemerintahan di sana," kata pria yang akrab dipanggil Emil itu.

Sunjaya Purwadisastra ditangkap bersama enam orang lainnya. Operasi senyap kali ini disinyalir terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Lihat juga: Sunjaya, Doktor Ilmu Pemerintahan yang Terjaring OTT KPK

Ridwan Kamil mengaku prihatin dengan penangkapan sejumlah kepala daerah, terutama di Jawa Barat, dalam kasus rasuah.

Sebelum Sunjaya, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin jadi kepala daerah di Jawa Barat lainnya yang lebih dulu dibekuk KPK dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta.

"Saya prihatin karena dalam seminggu kurang terjadi dua kali Ini adalah peringatan buat kepala daerah di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Barat, jangan bermain-main dengan integritas," katanya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di Bandung, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Huyogo)

Emil mengaku tengah memikirkan sebuah solusi pencegahan korupsi kepala daerah. Sejauh ini, ia memilih teknologi sebagai jalan keluarnya.

"Saya akan carikan sebuah solusi. Salah satunya dengan smart city atau platform teknologi yang bisa memastikan proses apapun menghindari pertemuan manusia dengan manusia," ujarnya.

(fhr/hyg)