Tim Jokowi Mengaku Tak Terlibat Pemasangan Iklan di Videotron

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan menegaskan bahwa pihaknya tak pernah terlibat memasang alat peraga kampanye di videotron pada tempat yang dilarang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Lihat juga: Langgar Aturan, Videotron Jokowi-Ma'ruf Amin Diminta Dicopot

Hal itu ia katakan untuk merespons putusan Bawaslu DKI Jakarta yang menyatakan bahwa pemasangan alat peraga kampanye videotron pasangan Jokowi-Ma'ruf melanggar aturan.

Ia meyakini putusan tersebut justru menunjukkan tak ada keterlibatan pasangan Jokowi-Ma'ruf, Tim Kampanye Nasional maupun Tim Kampanye Daerah dalam pemasangan videotron itu seperti yang dituduhkan pelapor.

"Terbukti jelas bahwa paslon 01 yang disangkakan pelapor itu tak terbukti. Jadi tak ada keterlibatan paslon 01, tim kampanye pusat atau daerah baik secara langsung maupun tidak terhadap pemasangan videotron tersebut," kata Ade saat dihubungi, Jumat (26/10).

Ade pun mempertanyakan langkah pelapor yang asal menuduh dan cenderung emosional saat melaporkan perihal videotron tersebut ke Bawaslu.

Lihat juga: Bawaslu Anggap Kasus Hoaks Ratna Bukan Kampanye Hitam Prabowo

Sebab, kata dia, pelapor itu tak memiliki bukti yang kuat soal siapa aktor yang memasang iklan kampanye tersebut.

"Kami kan tidak memasang. Seharusnya itu dibuktikan oleh pelapor. Pelapor mencari tahu itu, bukan kewajiban kami. Itu seharusnya. Karena kan pelapor yang mendalilkan bahwa paslon Jokowi-Ma'ruf memasang itu, dan tak terbukti," kata dia.

"Harusnya dia teliti dulu, siapa yang pasang baru dilaporkan. Jangan sembarangan membuat berita ternyata tidak benar," ujarnya.

Selain itu, Ade pun kembali menegaskan bahwa iklan kampanye di videotron itu sekarang sudah tidak tayang kembali.

Ia menyarankan agar Bawaslu dapat lebih cermat dalam menelaah laporan yang masuk sebelum dibawa ke persidangan agar kejadian serupa tak terulang kembali 

"Agar kalau ada laporan seperti ini harus dikaji juga apakah layak dinaikkan di persidangan atau tidak. Ke depan ini kami minta ke Bawaslu untuk lakukan itu," ujar dia.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan bahwa pemasangan videotron capres cawapres nomor urut 01 di beberapa lokasi melanggar tata cara dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu.

Lihat juga: Ma'ruf Kunjungi Kampus dan Pesantren, Sandi Jawab Netizen

Atas dasar itu, Bawaslu DKI memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik videotron untuk menghentikan penayangan videotron yang memuat pasangan calon nomor urut 01.

"Penayangan videotron pasangan calon nomor urut 01 harus dihentikan," ujar anggota Bawaslu DKI Jakarta, Fuadi.

Larangan itu tertuang dalam surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 175/pr.01.5-KPT/31/prov/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2019. 

(rzr/dea)