Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat
Susilo Bambang Yudhoyono meminta
Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan
menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu)."Karena saya tahu sekarang timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau, mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan," kata SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-Daerah Istimewa Yogyakarta di Kulon Progo, Minggu (28/10), seperti dikutip dari
Antara.
"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," kata dia melanjutkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan yang lainnya.
SBY berharap penjelasan Jokowi nantinya dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di masyarakat.
Sebelumnya, kebijakan Jokowi menggratiskan Jembatan Tol Suramadu juga mendapat sorotan dari tokoh oposisi lain.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menilai pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu adalah upaya Jokowi merebut suara pendukung Prabowo Subianto di Madura.
"Itu juga salah faktor. Tentu Tim (Jokowi) punya perhitungan. Dulu Pak Prabowo menang di Madura, sekarang supaya kalah bagaimana (caranya)," kata Riza kepada
CNNIndonesia.com, Sabtu (27/10).
Sementara Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menantang Jokowi berani menggratiskan Tol Jagorawi yang menghubungkan Jakarta dan Bogor.
"Saya usul Pak @Jokowi segera gratiskan Tol Jagorawi yang sudah 40 tahun beroperasi," kata Fadli melalui akun Twitter @Fadlizon, Minggu (28/10).
Fadli menganggap Jokowi perlu menggratiskan Tol Jagorawi karena tol tersebut sudah empat dasawarsa beroperasi. Menurut dia pendapatannya selama itu telah menutup modal pembangunan tol tersebut.
"Sudah balik modal dan sudah banyak untungkan negara dan pengelola. Jadikan jalan sebagai sarana pelayanan, bukan bisnis termasuk jalan tol baru yang tarifnya mahal-mahal. Itu baru prestasi, bukan pencitraan murahan," katanya.
SBY sendiri tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan biaya Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah.
"Ya kalau itu kebijakan Presiden Jokowi saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," tuturnya.
SBY mengaku pada periode pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setalah sempat terhenti pembangunannya pada era Presiden Megawati.
Pembangunan terhenti, kata SBY, disebabkan dua hal yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN pada era Megawati serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok.
"Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan," tutur SBY, menjelaskan tahap pembangunan jembatan itu.
Untuk PerekonomianJokowi sendiri ketika meresmikan pembebaskan tarif Jembatan Tol Suramadu menyatakan keputusan itu diambil demi meningkatkan perekonomian Madura.
"Negara itu tidak berhitung untung atau rugi. Negara itu berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan. Itu yang dihitung," kata Jokowi, Sabtu (27/10).
Dia juga meminta semua pihak tak mempolitisasi pembebasan tarif dan menyatakan pembebasan tarif sama sekali tak berkaitan dengan Pilpres 2019.
"Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, urusan investasi, urusan kesejahteraan, urusan rasa keadilan," katanya.
(wis)