Ferdinand menyatakan Jokowi memang tak secara harfiah menyatakan dengan kalimat jelas akan mengangkat honorer jadi PNS. Namun, bila diperhatikan dan dicermati pernyataan Jokowi saat menghadiri acara PGRI, 1 Juni 2014, Jokowi memberikan janji akan membereskan masalah honorer bila jadi presiden.
Selain itu, saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT Ke-72 PGRI, Sabtu (2/12), Jokowi berjanji negara akan terus menjamin kesejahteraan guru-guru di Indonesia, salah satunya dengan memastikan tunjangan guru akan tetap dibayarkan dan tidak akan tertunda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut politikus Partai Demokrat itu, langkah menyelesaikan tentu dengan menaikkan derajat honorer ke PNS bukan dengan membiarkan atau malah memberhentikannya.
"Itu yang dipegang, kalimat menyelesaikan itu dianggap memenuhi harapan honorer," ujarnya.
"Tidak seharusnya pemimpin ngeles dengan retorika kata-kata. Tidak baik pemimpin seperti itu," kata Ferdinand.
Ferdinand Hutahean (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
"Dengan ini saya pikir bahwa honorer dan PGRI akan meninggalkan Jokowi yang memang selama ini banyak berjanji," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi bungkam saat diminta tanggapan soal aksi unjuk rasa dan tuntutan guru honorer di depan Istana Negara, Rabu (31/10) kemarin. Pertanyaan-pertanyaan seputar acara dijawab oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Namun, saat salah seorang pewarta bertanya soal aksi gurur honorer, Jokowi menyudahi sesi wawancara dan melengos pergi.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah Presiden Joko Widodo pernah berjanji mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS. Hal ini disampaikan menyikapi unjuk rasa guru honorer di depan Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Oh enggak juga, entar dulu, janji di mana? Makanya sekarang tegas Presiden enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS," kata Moeldoko di Kompleks Istana Bogor, Jumat (2/11).
Para guru yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia itu menggelar aksi demonstrasi dan menginap di seberang Istana sejak Selasa (30/10).
Moeldoko menyatakan janji-janji seperti itu malah disampaikan para calon kepala daerah dalam Pilkada tahun ini dan sebelumnya.
"Justru presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik," tuturnya. (fra/wis)
Ferdinand Hutahean (CNN Indonesia/Hesti Rika)