Warga Soal Syarat Rumah DP Nol Rupiah: Janji Manis Anies Lah

Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya 15 orang tampak duduk di bangku-bangku yang berjajar rapih di dalam lobi kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (5/10) pukul 10.00 WIB. Beberapa petugas menyerahkan sejumlah berkas. Warga, yang kebanyakan datang bersama keluarga, kemudian membacanya. Seorang petugas lainnya memanggil nomor antrean.

Panggilan itu untuk antrean pengajuan program rumah uang muka atau down payment (DP) nol rupiah bertajuk Samawa (Solusi Rumah Warga) yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Program ini akan membebankan pemohon dengan cicilan sebesar Rp2,1 sampai Rp2,6 juta per bulan.

Lihat juga: Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah Dilakukan Secara 'Offline'

Namun, masih ada warga yang merasa keberatan dengan kebijakan cicilan tersebut. Uti (35), yang datang mengantri pagi ini sendirian, menyebut syarat pemohon dengan gaji antara Rp4 sampai Rp7 juta dan cicilan sebesar Rp2,1 sampai Rp2,6 juta itu berbeda dengan janji masa kampanye Anies pada Pilkada DKI 2017.

"Janji manis dulu [saat pilkada] lah. Waktu itu sebelum bapaknya, pas masih kampanye, dibilang cicilan Rp1 juta, DP 0 persen, cicilan Rp1 juta, yang berpenghasilan di atas Rp3 juta. Sekarang Rp4 juta," ujarnya, saat ditemui CNNIndonesia.com di lokasi, Senin (5/11).

Ia kemudian menyadari bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2019 akan naik menjadi Rp3,94 juta. Namun, Uti tetap menilai program ini cukup membebani karena masa cicilan yang panjang.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"Cicilan 20 tahun. Lumayan ya. Lama juga," katanya.

Uti mengaku suaminya merupakan karyawan swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp4 juta. Mereka saat ini tinggal di rumah orang tuanya.

Di tempat yang sama, Pratiwi (21) berharap program rumah DP nol rupiah bisa benar-benar teralisasi dan keluarganya bisa memiliki tempat tinggal setelah sekian lama mengontrak.

Lihat juga: Anies Akui Rumah DP Nol Bukan buat Warga Berpenghasilan Kecil

"Sebelum menjabat jadi gubernur [seperti] sekarang, [Anies] memang sudah menjanjikan program ini kan. Kita tuh mau liat, [janji] ini bener terlaksana apa enggak? Dan Alhamdulillah akhirnya terlaksana. Nah, saya mau tau progress ke depannya bagaimana gitu," tutur dia.

Pratiwi mengaku selama ini masih tinggal bersama ibunya yang merupakan karyawan swasta dengan penghasilan kurang dari Rp4 juta. Ia dan adiknya pun kini sudah berjualan untuk membantu perekonomian keluarga.

"Kalau sekeluarga saya sendiri sih memang belum punya rumah. Sampai sekarang masih ngontrak di daerah Cipete Utara," kata Pratiwi.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Sementara, Bagas (32), yang merupakan PNS dengan penghasilan mendekati Rp7 juta, mengaku tidak keberatan dengan persyaratan program Samawa itu. Dirinya menilai semua proses juga berjalan sangat mudah.

"Belum punya [rumah]. Saya tinggal sama orang tua atau enggak sama mertua. Ya gaji sih hampir tujuh. Saya PNS. Oke-oke saja. Engggak ada yang memberatkan. Persyaratan juga mudah," aku dia.

Diketahui, loket pendaftaran rumah DP nol rupiah itu dibuka, sejak pukul 09.00 sampai 14.00 WIB, sejak 1 November hingga 20 November. Pendaftaran secara online dapat diakses melalui laman dp0rupiah.jakarta.go.id.

Lihat juga: Rumah DP Nol Rupiah Samawa, Belum Tentu 'Bahagia'

Secara offline, ada tujuh lokasi pendaftaran seperti Gedung PTSP Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kantor Wali Kota Jakarta, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Bank DKI Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Gedung PTSP Kantor Bupati Kepulauan Seribu, dan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengakui program rumah DP nol rupiah bertajuk Samawa tidak ditujukan bagi warga Jakarta berpenghasilan rendah. Dalam artian warga yang memiliki penghasilan di bawah UMP tak akan bisa memiliki hunian ini.

Anies mengatakan, berdasarkan skema perbankan ada proporsi di mana hanya 30 persen dari penghasilan yang bisa digunakan untuk mencicil. Sedangkan dalam skema pembiayaan rumah DP nol rupiah cicilannya sebesar Rp2,1 sampai Rp2,6 juta.

(ain/arh)