JK 'Sekak' Prabowo: Tak Ada Negara yang Hanya Ekspor Melulu

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak melakukan impor. JK mengatakan setiap negara di dunia membutuhkan hubungan timbal balik untuk melakukan ekspor-impor.

Hal ini menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan menyetop impor jika terpilih sebagai presiden pada 2019 nanti.

"Suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membayar impor maka dia harus ekspor, tapi tidak ada negara yang hanya ekspor melulu," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (6/11).

JK mengatakan, kemungkinan untuk menyetop impor dapat dilakukan jika meliputi bahan pokok. Cara ini, menurutnya, dapat pula menjadi upaya bagi pemerintah untuk meningkatkan produktivitas.

Lihat juga: Fadli Zon Jelaskan 'Setop Impor' yang Dimaksud Prabowo

Namun hal itu juga tak bisa langsung dilakukan karena harus mempertimbangkan kondisi lain seperti luas lahan, peralatan, hingga cuaca.

"Barangkali yang dimaksud (setop impor) itu pangan atau beras. Tujuannya benar kalau yang dimaksud kebutuhan dasar, tapi produktivitas lahannya harus dinaikkan, itu pun butuh riset," kata Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan tak akan melakukan impor di bidang pangan hingga energi. Dia berjanji membawa masyarakat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dengan menjalankan swasembada pangan maupun energi.

Menurut Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, penghentian impor yang dimaksud adalah terkait komoditas dan produk primer yang seharusnya bisa dimaksimalkan produksinya di dalam negeri. Contohnya beras, jagung, singkong, tebu, dan juga garam.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menilai Indonesia bisa saja terlepas dari beban impor di masa depan sesuai keinginan Prabowo. Namun, hal ini baru dapat diwujudkan jika kondisi manufaktur sudah kuat.

Lihat juga: BPS Sebut Sulit Wujudkan RI Bebas Impor dalam Lima Tahun

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan syarat tersebut berkaca pada data impor sepanjang tahun ini, di mana bahan baku dan barang modal masih menjadi penyumbang utama. BPS mencatat, impor bahan baku sepanjang Januari-September 2019 mencapai US$104,1 miliar, sedangkan barang modal mencapai US$21,89 miliar. Kedua komponen itu menyumbang 90,8 persen dari nilai impor US$138,76 miliar.

Menurut Suhariyanto, kondisi impor tersebut lebih mendesak diperbaiki terlebih dulu daripada impor barang konsumsi, termasuk pangan yang hanya mengambil porsi 9,2 persen dari total impor. Dengan demikian, menurut dia, Indonesia hanya bisa bebas dari impor jika memang ada penguatan industri hulu.

"Pada satu titik memang Indonesia harus menuju ke sana. Kalau memang industri banyak menggunakan input dari dalam itu akan bagus, meningkatkan nilai tambah," jelas Suhariyanto, Senin (5/11). (pris/osc)