PKS Sebut Dubes RI Tak Profesional Tangani Kasus Rizieq

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Arya Sandhiyudha menyebut Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel tidak profesional dalam menangani kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

"Cara Dubes RI untuk Saudi handle issue dengan cara yang rusuh dan tidak profesional," ujar dia, melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Pernyataannya ini merujuk kepada pers rilis yang diterbitkan Agus Maftuh terkait pemeriksaan Rizieq oleh aparat setempat. Menurut Arya, rilis itu tidak seperti biasanya yang dikeluarkan oleh Kemenlu. Sebab, ada istilah-istilah yang seharusnya tidak tercantum dalam rilis.

Lihat juga: Sempat Ditahan Aparat Saudi, Rizieq Bebas dengan Jaminan

"Di rilis itu ada term-term ekstremis, terorisme, lalu nama-nama gerakan yang diidentifikasi sebagai ancaman Saudi. Itu tidak pernah ada biasanya dalam rilis Kemenlu," ucap Arya.

Ia mengatakan selama ini Kemenlu selalu konsisten fokus di norma hukum saja, tidak menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya tidak diperlukan dalam konteks diplomasi.

Selain itu, lanjutnya, Kemenlu juga biasanya menghindari kesan afiliasi dalam situasi politik negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Arya menyoroti Agus yang mengatakan dalam rilis bahwa Saudi melarang keras hal-hal yang berbau ISIS, Al-Qaeda dan seterusnya.

ilustrasi bendera bertuliskan kaliimay tauhid. (AFP PHOTO/ADEK BERRY)

"Rilis Dubes RI untuk Saudi bukan seperti bahasa diplomatik standar Kemlu yang utuh, elegan, dan netral. Beliau tanpa sadar sudah merendahkan standar kualifikasi Dubes," kata dia.

Arya menilai Kemenlu adalah lembaga yang memiliki rapor bagus dengan prinsip perlindungan WNI tidak dikaitkan dengan afiliasi politik. Namun, Arya menganggap hal itu tercoreng akibat rilis Agus.

"Sementara Kemlu biasanya rilis singkat ataupun panjang tidak pernah memasukkan aroma afiliasi politik dalam statement-nya. Kalau ini rilis panjang dan terkesan serampangan," kata Arya.

Lihat juga: Izin Tinggal Habis, Rizieq Bisa Dibui 6 Bulan di Saudi

"Kali ini Bu Menlu [Retno Marsudi] bahkan Presiden Jokowi perlu menegur keras," lanjutnya.

Arya mengamini bahwa duta besar bisa saja titipan partai politik tanpa memiliki pengalaman diplomat. Menurutnya, hal itu memang sah-sah saja.

Akan tetapi, lanjutnya, bukan berarti dubes yang bersangkutan menjalankan tugas tanpa mengikuti prinsip Kemenlu. Tugas-tugas diplomasi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan asas yang berlaku dan ditetapkan Kemenlu.

"Mungkin karena dubes ini bukan diplomat karier, tapi itu bukan alasan. Meski titipan parpol, mestinya segera adaptif jadi negarawan," ucap Arya.

Sebeumnya, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, menyebut penangkapan Rizieq di Mekkah lantaran izin tinggal dan pemasangan bendera bertuliskan kalimat tauhid.

"Karena diketahui adanya pemasangan bendera hitam yang mengarah pada ciri-ciri gerakan ekstremis pada dinding belakang rumahnya," kata dia. Soal pernyataan PKS di atas, Dubes belum berkomentar.

(bmw/arh)