Koordinator Seksi Publikasi dan Informasi penyelenggara diskusi bertajuk 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 H', Wuri Handoyo, mengatakan pihaknya masih mencari solusi untuk menyelenggarakan acara tersebut.
Menurutnya, panitia bertekad agar acara tetap terselenggara dalam bentuk apa pun pada 17 hingga 18 November karena pihaknya sudah telanjur menyebar undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut masalah dalam rencana penyelenggaraan diskusi ini mulai datang sejak pekan lalu setelah pihak pengelola tempat yang akan digunakan untuk penyelenggaraan diskusi, Masjid Az-Zikra, meminta panitia untuk melampirkan surat rekomendasi dari polisi.
Spanduk dukungan bagi khilafah di sekitar PTUN saat sidang putusan HTI di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5). (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho) |
"Kami audiensi ke polsek, polres, polda dan mabes Polri yang sampai hari ini surat rekomendasi itu belum keluar," tuturnya.
Dia melanjutkan pihak kepolisian pun telah mengarahkan pihaknya untuk berpindah lokasi ke Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur dan Masjid Istiqlal. Namun, katanya, kedua lokasi tersebut sudah digunakan oleh pihak lain.
Lihat juga:Prabowo Heran Dituduh Bela Khilafah |
Meluruskan Pandangan
Terkait dugaan polisi bahwa acara diskusi berkaitan erat dengan ideologi khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Pancasila, Wuri membantah.
Dia mengklaim acara diskusi ini hanya bertujuan untuk bersilaturahmi dan meluruskan pandangan soal khilafah.
Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky di Jalur Puncak Gunung Riung, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (CNN Indonesia/Gloria Safira Taylor) |
Sebelumnya, Polres Bogor tidak menerbitkan izin penyelenggaraan diskusi bertajuk 'Syiar dan Silaturahim Kekhalifahan Islam se-Dunia 1440 H' yang rencananya diselenggarakan di Masjid Az-Zikra pada Sabtu (17/11) mendatang.
Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar AM Dicky mengatakan diskusi yang akan mengangkat tema 'Titik Awal Kebangkitan Islam Dunia' tersebut dinilai berkaitan erat dengan ideologi khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan NKRI dari Pancasila.
"Dari hasil pengecekan dan penyelidikan polisi, kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut sangat berkaitan erat dengan khilafah," kata Dicky dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (13/11).
(mts/arh)
Spanduk dukungan bagi khilafah di sekitar PTUN saat sidang putusan HTI di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5). (
Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky di Jalur Puncak Gunung Riung, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (