Tolak Perda Syariah, Grace Natalie Akan Dilaporkan ke Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI) Grace Natalie akan dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas kasus dugaan penistaan agama, Jumat (16/11). Kasus tersebut dilaporkan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, tindak pidana itu diduga dilakukan oleh Grace terkait pernyataannya yang menyatakan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (perda) yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil demi mencegah terjadinya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini.

Pernyataan Grace tersebut dinilai menista agama karena bertentangan dengan sejumlah ayat yang tertuang di dalam kitab suci Alquran antara lain surat An Nisa ayat 135, surat Al Maidah ayat 8, Surat Al Kafirun.

Pitra Ramadoni Nasution, kuasa hukum pelapor, membenarkan bahwa pihaknya akan melaporkan Grace ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Namun, dia menolak membeberkan identitas kliennya yang akan membuat laporan tersebut.

Pitra menjadi kuasa hukum PPMI bersama calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana.

"Dilaporkan ke Bareskrim Polri," kata Pitra saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (16/11).

Lihat juga: Dituding Islamofobia, PSI Anggap Perda Agama Ancam Persatuan

Sebelumnya, Grace mengatakan PSI menolak perda berlandaskan agama termasuk Perda Syariah dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11).

Grace berkata partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil.

"PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah," ujar Grace.

Sikap itu disebut Grace menjadi satu dari tiga misi yang diusung PSI jika dipercaya duduk di parlemen.

Dua misi lain adalah menjaga para pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal dari gangguan politikus hitam, serta menghentikan praktik pemborosan dan kebocoran anggaran di parlemen.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief pun merespons dengan mengatakan sikap politik PSI mencerminkan partai tersebut dibentuk untuk memberi ruang paham islamofobia.

"PSI kelihatannya dibentuk untuk Islamophobia mendapat gelanggang, juga tidak serius duduk di parlemen," kata Andi di akun Twitternya.

Lihat juga: Fahri Hamzah: PSI Belum Paham Apa-apa soal Perda Syariah

(mts/ugo/ugo)