"Jadi, konten ceramahnya yang kita utamakan. Kalau masjidnya sih enggak ada yang radikal, tapi penceramahnya," kata Wawan kepada wartawan di Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11).
Pernyataan Wawan tersebut menyikapi pemberitaan media tentang temuan 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Temuan tersebut merupakan hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Wawan hasil survei tersebut kemudian dipelajari oleh BIN sebagai early warning, dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN.
BIN dalam hal ini berkoordinasi dengan Kementerian Agama, MUI dan lembaga terkait.
"Semua saling berkoordinasi supaya ada perubahan-perubahan signifikan agar hal ini tidak berkelanjutan," kata dia.
Kata Wawan, keberadaan masjid di lingkungan pemerintah seharusnya steril dari hal-hal yang berbau radikal. Hal tersebut merupakan salah satu upaya BIN menjaga persatuan di Indonesia.
Saat ini, kata Wawan, BIN sedang melakukan literasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga keamanan dan ketertiban negara tetap terjaga dengan baik.
Pernyataan BIN itu kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin. Mantan Wakapolri itu mengatakan, radikalisme sejatinya berasal dari para individu atau kelompok yang membawa.
Syafruddin berani menjamin bahwa tidak ada unsur-unsur radikalisme yang bersemayam di masjid. Syafruddin meyakini bahwa Badan Intelijen Negara (BIN), yang mengumumkan temuan ada radikalisme di sejumlah masjid di lingkungan kementerian, lembaga, dan BUMN, merujuk pada individu belaka.
"Bukan itu yang dimaksud BIN, maksudnya itu orang-orang, bukan masjid. Itu bahasanya saja," imbuhnya.
Merespons agar isu radikalisme tersebut tak meliar, Syafruddin mengatakan bahwa masjid-masjid perlu disibukkan dengan kegiatan positif. Dengan demikian, fungsi masjid akan terpenuhi dengan sendirinya dan masjid tetap terjaga kesuciannya.