Sebelumnya, KPK mengeluarkan penilaian integritas 2017 terhadap enam kementerian/lembaga, 15 pemerintah provinsi, dan 15 pemerintah kabupaten/kota. Polri menempati urutan dua terbawah.
"Kami meminta momentumnya, situasinya yang tepat. Jangan pas momentum tahun politik ini dumunculkan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini rawan terhadap kredibilitas suatu lembaga, padahal Polri sedang fokus ini, kami mengamankan event-event internasional Asian Games 2018, Asian Para Games, dan juga pertemuan Bank Dunia (Word Bank) 2018," kata jenderal bintang satu itu.
Sebelumnya, KPK merilis hasil survei penilaian integritas 2017 yang meliputi budaya antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, dan sistem antikorupsi. Dari hasil survei tersebut Polri mendapat nilai terendah kedua yakni 54,01, dengan catatan.
"Kepolisian 54,01 tapi masih bintang. Sampai hari terakhir responden kepolisian internal belum memberikan respons, hanya dari luar," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan pada Kedeputian Pencegahan KPK, Wawan Wardiana, saat memaparkan hasil survei, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11).
Lihat juga:Tito Karnavian Redam Berita Negatif Polri |