Jambore Relawan Batal, PA 212 Tuding Tim Sebelah Intervensi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menuding "kubu sebelah" melakukan intervensi sehingga pengelola Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur tidak mengizinkan acara Jambore Relawan 212 dilaksanakan.

Dia menganggap ada desakan terhadap pihak Buperta dan Kwartir Nasional Pramuka agar tak mengizinkan acara yang menjadi rangkaian Reuni Alumni 212 tersebut.

Buperta tidak mengizinkan PA 212 menggelar Jambore Relawan Nasional 212 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 30 November-1 Desember mendatang.

"Kami sangat kecewa dan menyakini ada intervensi dari kubu sebelah yang panik dan takut dengan acara jambore relawan ini," kata Slamet melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).

Slamet juga menuding ada oknum intelijen yang meminta pengelola Buperta agar membatalkan acara jambore dimaksud. Slamet tidak merinci. Dia hanya menyebut ada 5 oknum intelijen yang melakukan hal tersebut.

"Beberapa hari sebelumnya ada 5 oknum intelijen yang datang ke pengelola jambore dan menekan untuk dibatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Kami dibilang ISIS, kelompok radikal dan ditumpangi HTI," kata Slamet.

Slamet tidak menjelaskan lebih rinci kubu sebelah yang dimaksud pada pernyataannya. PA 212 sendiri pada Ijtima Ulama 2 secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Lihat juga: Kwarnas Pramuka Tak Izinkan Jambore Reuni 212 di Cibubur

Pihak PA 212 mengklaim sudah mereservasi tempat pelaksanaan. Agenda jambore itu sendiri termasuk rangkaian acara Reuni 212. Setelah berkemah di Buperta, massa akan menuju Monas untuk menghadiri acara puncak Reuni 212 yang kedua.

Namun, Buperta tidak mengizinkan Jambore Relawan 212 dilaksanakan di Cibubur. Merujuk dari surat yang diterima CNNIndonesia.com, pihak Buperta tidak mengizinkan atas arahan dari pimpinan Kwarnas Pramuka.

"Bersama surat ini kami sampaikan sesuai arahan dan petunjuk pimpinan Kwartie Nasional agar Buperta bersikap Netral dan tidak berpihak kepada siapapun dalam kondisi Pilpres, Pileg dan Pemilihan DPD," mengutip bunyi kalimat dalam surat.

Surat itu ditujukan Buperta kepada Panitia Jambore Nasional Relawan 212. Surat ditandatangani Kepala Buperta Pramuka Achmad Mardianto tanggal 22 November 2018. Nomor surat tersebut yakni 149.BPT.K.11.2018.

"Maka selaku pimpinan Buperta membatalkan pesanan reservasi Panitia Jambore Relawan 212," mengutip bunyi kalimat dalam surat.

Lihat juga: FUI: Bill Gates Kalau Sudah Tahu Islam Pasti Ikut Reuni 212

Slamet Maarif membenarkan hal tersebut. Dia mengaku kecewa. Slamet juga menduga ada intervensi dari Pihak Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar Buperta tidak mengizinkan acara Jambore Relawan Nasional 212 dilaksanakan.

"Iya benar. Kami sangat kecewa," kata Slamet saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).

CNNIndonesia.com sudah menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam surat. Namun pegawai yang bertugas mengaku tidak tahu-menahu hal itu. Dia pun keberatan memberikan nomor telepon pimpinan Buperta Pramuka.

"Maaf saya baru masuk siang. Nomor kontak juga maaf tidak bisa diberikan," ucap Anto saat dihubungi.

CNNIndonesia.com Juga telah menghubungi dua nomor ponsel Kepala Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso. Namun sedang tidak dapat dihubungi.

Tim Jokowi Sebut Tak Intervensi

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga memastikan Jokowi-JK tak pernah melakukan intervensi terhadap perizinan acara tersebut. Arya menyebut tuduhan itu sama dengan menyebarkan kabar bohong (hoaks) kepada masyarakat.

"Itu kan namanya menyebar hoaks juga, jangan nuduh sembarangan tanpa data yang kuat," kata Arya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (23/11).

Arya menegaskan bahwa Kwarnas Pramuka merupakan organisasi independen yang tak bisa diintervensi pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah tak punya urusan sama sekali terkait proses perizinan maupun berlangsungnya acara tersebut.

"Kita kan tahu Kwarnas Pramuka itu independen, punya lembaga sendiri yang bukan dibawah negara, kemarin saja sempat berbeda pendapat dengan pemerintah kok mereka," kata dia. (rzr/osc)