Nasional Peristiwa

Anies Ogah Terapkan Sistem Jalan Berbayar pada Motor

CNN Indonesia
Sabtu, 24 Nov 2018 17:07 WIB
Anies Ogah Terapkan Sistem Jalan Berbayar pada Motor
Anies Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut tak akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) pada sepeda motor.

"Kalau undang-undangnya bilang ERP untuk kendaraan kecuali kendaraan roda dua, ya masa kita melanggar," kata Anies di kawasan Sentul, Jawa Barat, Sabtu (24/11).

Soal sistem jalan berbayar sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Lihat juga:
Pemda DKI akan Integrasikan Seluruh Moda Transportasi

Dalam pasal 8 ayat 1 Pergub 25/2017 diatur kendaraan yang boleh melintas di jalan berbayar adalah mobil, bus, mobil barang, kendaraan umum, mobil dinas, ambulans, serta mobil pemadam kebakaran. Artinya, sepeda motor justru dilarang untuk melintasi jalan berbayar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menegaskan pihaknya tidak akan melanggar aturan tersebut. "Kita harus ikut aturan. Masa melanggar," ucap Anies.

Lihat juga:
Anies Akan Manfaatkan Pulau Reklamasi untuk Kampung Nelayan

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko mengatakan rencana pengikutsertaan sepeda motor tersebut tercantum dalam dokumen penawaran dari tiga perusahaan yang mengikuti lelang sistem jalan berbayar elektronik tersebut.

Sigit menjelaskan nanti dalam penerapan sistem jalan berbayar, tarif yang dikenakan terhadap motor akan berbeda dengan mobil.

"Bedalah (tarif) roda dua dengan roda empat, bisa jadi (tarif) lebih murah bagi yang berkontribusi pada kemacetan lebih parah," tuturnya, Rabu (21/11).
Lihat juga:
Anies Serahkan Pengelolaan Pulau Reklamasi ke PT Jakpro

Sigit juga memastikan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik tidak akan berlaku lagi.

Dalam Pasal 8 ayat 1 Pergub 25/2017 diatur kendaraan yang boleh melintas di jalan berbayar adalah mobil, bus, mobil barang, kendaraan umum, mobil dinas, ambulans, serta mobil pemadam kebakaran. Artinya, sepeda motor justru dilarang untuk melintasi jalan berbayar.

Sigit menyebut saat ini Pemprov DKI tengah menyusun peraturan daerah (perda) sebagai pengganti dari Pergub 25/2017 tersebut. (dis/age)