Ma'ruf justru menganggap DNI adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan jumlah investasi di Indonesia.
"Tidak khawatir artinya itu kebijakan bagaimana kita membuat peluang-peluang investasi supaya lebih besar," kata Ma'ruf usai Acara Pengukuhan Pimpinan ISNU, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kan untuk kesejahteraan bangsa, bukan untuk kepentingan siapa siapa. Bagiamana kita sekarang mengambil kebijakan untuk memberikan peluang-peluang lebih besar untuk kebaikan bangsa," tutur Ma'ruf.
Sebelumnya, Pemerintah lewat Kemenko Bidang Perekonomian menelurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada Jumat (16/11).
Paket kebijakan tersebut terdiri dari perluasan penerima fasilitas libur pajak (taxholiday), relaksasi aturan daftar negatif investasi (DNI), dan pengaturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHESDA).
Hal yang disorot dalam peraturan ini adalah dikeluarkannya 54 bidang dari DNI. Akibatnya, investasi di 54 bidang itu bisa dikuasai pihak asing 100 persen.
Namun baru berjalan seminggu, Jokowi langsung merevisi kebijakan tersebut. Jumlah bidang yang dikeluarkan dari DNI hanya 25 bidang dan ditunda pelaksanaannya sampai ada kajian lebih lanjut.