Polda Metro Panggil Ulang Rocky Gerung Selasa Pekan Depan

Jakarta, CNN Indonesia -- Polda Metro Jaya kembali mengagendakan pemanggilan kepada Rocky Gerung terkait kasus hoaks yang menjerat aktivis Ratna Sarumpaet. Pemanggilan sebagai saksi akan dilakukan pada 4 Desember mendatang.

"4 Desember 2018, Selasa, pukul 10.00 WIB," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (28/11).

Sebelumnya Rocky sempat dipanggil sebagai saks pada Selasa (27/11) lalu. Namun Rocky berhalangan hadir lantaran ada acara yang harus didatanginya.

Selain Rocky Polda sebelumnya juga memanggil Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nanik S Deyang. Pemanggilan Nanik itu bertujuan untuk menggali informasi terkait alur penyebaran foto Ratna dengan wajah lebam.

Pemanggilan Nanik itu, lanjut Argo berdasarkan petunjuk dari kejaksaan. Polisi, ucap Argo diminta kejaksaan memperjelas beberapa pernyataan terkait alur penyebaran foto Ratna.

"Artinya penyidik perjelas kembali perjelas dari pada jawaban Ibu Nanik pada saat ditanya. Yaitu berkaitan dengan foto lebamnya daripada Ibu Ratna Sarumpaet itu dikirim ke siapa, kapan itu, diperjelas itu garis besarnya dari pemeriksaan," ucapnya.

Lihat juga: Mangkir Panggilan Polda, Rocky Gerung Minta Jadwal Ulang

Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi di antaranya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. Kemudian, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesis (KSPI) Said Iqbal, dan dokter bedah plastik Siddik.

Kasus Ratna Sarumpaet bermula dari foto Ratna dengan muka lebam yang beredar di media sosial. Sejumlah tokoh mengatakan Ratna dipukuli orang tak di kenal di Bandung. Namun, Ratna memberi pernyataan bahwa kabar dirinya dipukuli itu bohong. Ia mengatakan wajahnya lebam karena menjalani operasi plastik.

Lihat juga: Tim Jokowi: Guru Korupsi Indonesia Mantan Mertuanya Prabowo

Ratna dijerat Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (sah/ain)