KPK Buka Kemungkinan Periksa Aher Terkait Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk memeriksa mantan pejabat provinsi Jawa Barat dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta. Salah satu eks pejabat yang mungkin dipanggil termasuk Gubernur Jawa Barat 2008-2018, Ahmad Heryawan alias Aher.

"Jika terkait penanganan perkara tentu dimungkinkan untuk memanggil sebagai saksi karena kami perlu mendalami baik DPRD maupun pemerintah daerahnya, gubernur atau jajarannya pada saat itu," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (3/12) malam.

Lihat juga: Mangkir, KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Wakil Ketua DPRD Bekasi

Kendati demikian, Febri menyatakan ,. Selain itu, penyidik juga memiliki batas waktu pemeriksaan dan penyidikan sesuai masa penahanan tersangka.

"Tapi ada kemungkinan akan dipanggil," imbuh Febri.

Pada Kamis (28/11) lalu, komisi antirasuah sudah memeriksa Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa. Penyidik memeriksa Iwa perihal proses penataan tata ruang daerah.

Iwa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dewi Tisnawati yang menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Bekasi.

Revisi Perda Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2013 kini menjadi sorotan penyidik KPK.

Lihat juga: Nama Aher Disebut Menguat Gantikan Sandi sebagai Wagub DKI

Mereka mencurigai ada uang panas yang mengalir dalam proses revisi peraturan tersebut.

Perda Kabupaten Bekasi tentang RTRW Tahun 2011-2013 itu disahkan pada 22 Desember 2011. Sementara dalam perda tersebut tak tertulis rencana pengembangan Meikarta, proyek prestisius milik Lippo Group.

Pemkab Bekasi diketahui telah mengeluarkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, pada Mei 2017 lalu. Meikarta rencananya dibangun di wilayah Cikarang Selatan, tepatnya Desa Cibatu.

Lihat juga: KPK Usut Dugaan Suap untuk Revisi Perda Tata Ruang Meikarta

(bin/agr)