Pembangunan di Papua Tetap Jalan dengan Pengawalan TNI-Polri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pembangunan jalur Trans-Papua akan tetap dilanjutkan pasca insiden penembakan 31 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua. Ia menegaskan, pembangunan akan dikawal ketat oleh prajurit TNI/Polri. 

Lihat juga: Pakai Helikopter, Aparat Evakuasi Korban Pembunuhan di Papua

"Pembangunan harus tetap berjalan, untuk itu perusahaan atau BUMN yang sedang bekerja, perlu pengawalan TNI/Polri agar pembangunan tetep berjalan dengan baik," ujar Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Rabu (5/12). 

Sebanyak 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans-Papua sebelumnya tewas dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Para pekerja itu diserang ketika membangun jembatan di dua titik, yakni Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.

Moeldoko mengatakan, pembangunan jalur Trans-Papua merupakan salah satu upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meratakan pembangunan di tiap daerah. Terlebih Nduga termasuk daerah yang cukup tertinggal, terisolasi, dan relatif tidak aman. Oleh karena itu, pembangunan jalan ini harus tetap berjalan sekali pun ada gangguan. 

Lihat juga: Dua Karyawan di Papua Berhasil Kabur dengan Luka Tembak

"Ini kebutuhan besar masyarakat Papua, bukan sekelompok kecil orang-orang bersenjata itu," katanya. 

Mantan Panglima TNI ini menilai, insiden penembakan itu bukan lagi dilakukan KKB melainkan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut Moeldoko, penembakan itu melebihi tindakan kriminal. 

"Peristiwa di Nduga itu kebiadaban, kami mengutuk peristiwa itu. Ini bukan sekadar dilakukan KKB, tapi boleh saya katakan, ini sebuah gerakan OPM," ucapnya. 

Untuk itu, pihaknya telah menerjunkan sekitar 150 prajurit TNI/Polri demi mengembalikan kondisi keamanan pasca insiden penembakan tersebut. Ia meminta agar prajurit TNI/Polri tidak terprovokasi dan tetap bekerja secara profesional. 

"Tidak boleh terpancing. Harus tunjukkan prajurit-prajurit atau Bhayangkari yang beradab untuk menjaga itu sebaik-baiknya," tutur Moeldoko.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di jalur Trans Papua, disebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang berada di Wamena sampai Merauke.

Lihat juga: Pembunuhan di Papua, DPR Minta Protap Terorisme Diterapkan

Dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, Kementerian PUPR telah memprogramkan pembangunan 35 jembatan pada ruas Wamena - Habema - Mugi - Kenyam - Batas Batu - Mumugu untuk melengkapi prasarana jalan yang telah tersambung seluruhnya. 

Namun, pasca insiden penembakan itu, Kementerian PUPR dan PT Istaka Karya sepakat menghentikan sementara pengerjaan jembatan tersebut dan akan menunggu rekomendasi dari kepolisian setempat. (pris/dea)