Mendagri: Tantangan Indonesia adalah Radikalisme dan Teroris

CNN Indonesia | Sabtu, 08/12/2018 04:08 WIB
Mendagri: Tantangan Indonesia adalah Radikalisme dan Teroris Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menyebut persoalan radikalisme dan terorisme sebagai tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia di masa depan.

"Tantangan bangsa ini bukan kembali ke masalah sandang, papan, pangan, bukan. Kuncinya adalah satu tantangan radikalisme dan teroris," ujarnya saat memberi sambutan di acara penghargaan Indeks Kota Toleran di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12).

Tjahjo pun meminta supaya masyarakat mengenal betul siapa kawan dan lawan. Menurut dia, kelompok-kelompok yang anti Pancasila, anti NKRI, anti kemajemukan dan anti Bhineka Tunggal Ika merupakan musuh bersama.


Dia pun mengingatkan supaya isu-isu yang berputar soal SARA pada masa pemilihan presiden tidak mewarnai kehidupan bangsa dan negara.



"Jangan sampai urusan memilih kepala daerah, memilih presiden yang amanah saja, isu-isu yang berputar menyangkut SARA, berujar kebencian, berujar fitnah justru mewarnai proses kita memilih seseorang yang akan memimpin daerah, bangsa dan negara yang amanah ini," tuturnya.

Selain radikal dan teroris, Tjahjo juga menyebutkan tiga tantangan lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Tantangan itu berkaitan dengan narkotika, area rawa korupsi dan ketimpangan sosial.

Untuk area rawan korupsi, Tjahjo menitikberatkan pada masalah perencanaan anggaran dan hibah bansos.

Sedangkan untuk ketimpangan sosial, Tjahjo menitikberatkan pada angka kematian ibu hamil dan gizi buruk anak. Maka itu, dia mengatakan pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

"Mendorong pemerintah melakukan percepatan proses pembangunan infrastruktur. Insya Allah akhir tahun 2018 percepatan pembangunan ekonomi dan sosial ini bisa diselesaikan dengan cepat dan baik," ucapnya.



Setiap masyarakat, dikatakan Tjahjo memiliki kebebasan untuk tergabung dalam organisasi kemasyarakatan hingga partai. Bahkan dari data yang Kemendagri, Indonesia memiliki 398628 ormas.

Ini belum geng motor ini, belum kelompok aliansi-aliansi atau kelompok-kelompok reuni-reuni belum masuk di sini. Yang ormas saja terdata di Kemendagri," ujarnya.

Tjahjo mengaku tak mempersoalkan maraknya ormas. Namun dia meminta supaya ormas tersebut satu suara soal UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

"Bicara masalah UUD, NKRI, Pancasila itu harusnya final dan seragam. Ormas Islam mau berdakwah setiap hari silakan asal sesuai dengan Alquran, ormas lain asal sesuai dengan ajaran agama. Terkontrol supaya tidak sesat dan menyimpang," tuturnya.

(gst/agr)