KPK Pertanyakan Usulan Materi Debat Capres soal Korupsi Orba
CNN Indonesia
Minggu, 09 Des 2018 14:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarief menilai isu korupsi di masa depan lebih penting dibahas di debat calon presiden dan wakil presiden ketimbang mengulas kembali fenomena korupsi di era orde baru.
Ucapan Laode menanggapi mencuatnya usulan materi tentang 'korupsi Orde Baru' ke dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Laode pun mempertanyakan usulan materi debat tersebut.
"Kenapa harus korupsi masa lalu, korupsi yang akan datang yang paling penting," ucap Laode di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (9/12).
Ia menilai capres dan cawapres lebih baik membahas upaya mereka untuk memberantas korupsi. Menurut dia hal tersebut yang seharusnya jadi pertimbangan masyarakat dalam memilih pemimpin.
"Apa niat mereka untuk tidak korupsi lagi dan masyarakat harus melihat jejak ke belakang," ucap Laode.
Laode pun meminta masyarakat untuk melihat rekam jejak dari para calon wakil rakyat sebelum memilih. Masyarakat dalam hal ini diimbau memilih calon yang paling bersih dan antikorupsi.
"Orang-orang itu yang para calon ini apakah dulu memang terkenal antikorupsi, kalau masa lalu korup jangan dipilih. Pilih yang paling bersih dan paling oke," ucapnya.
Partai Solidaritas Indonesia sebelumnya mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan materi tentang 'korupsi Orde Baru' ke dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Hal itu menanggapi polemik pernyataan capres Prabowo Subainto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 4.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menilai pidato 'korupsi stadium 4' bisa dijadikan bahan diskusi pada Hari Antikorupsi se-Dunia pada 9 Desember mendatang. Dari situ, bisa diusulkan agar 'korupsi Orba' jadi materi debat capres-cawapres agar bisa mendidik masyarakat.
"Momentum peringatan hari antikorupsi sedunia yang jatuh 9 Desember nanti jadi semangat untuk membuka diskursus 'korupsi stadium 4' yang dipidatokan Prabowo di mata asing. Diskursus itu nantinya bisa jadi usulan buat KPU agar 'korupsi orde baru' masuk dalam materi debat," ujar Antoni dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12). (sah/gil)
Ucapan Laode menanggapi mencuatnya usulan materi tentang 'korupsi Orde Baru' ke dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Laode pun mempertanyakan usulan materi debat tersebut.
"Kenapa harus korupsi masa lalu, korupsi yang akan datang yang paling penting," ucap Laode di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (9/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa niat mereka untuk tidak korupsi lagi dan masyarakat harus melihat jejak ke belakang," ucap Laode.
Laode pun meminta masyarakat untuk melihat rekam jejak dari para calon wakil rakyat sebelum memilih. Masyarakat dalam hal ini diimbau memilih calon yang paling bersih dan antikorupsi.
Partai Solidaritas Indonesia sebelumnya mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan materi tentang 'korupsi Orde Baru' ke dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019. Hal itu menanggapi polemik pernyataan capres Prabowo Subainto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah mencapai stadium 4.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menilai pidato 'korupsi stadium 4' bisa dijadikan bahan diskusi pada Hari Antikorupsi se-Dunia pada 9 Desember mendatang. Dari situ, bisa diusulkan agar 'korupsi Orba' jadi materi debat capres-cawapres agar bisa mendidik masyarakat.
"Momentum peringatan hari antikorupsi sedunia yang jatuh 9 Desember nanti jadi semangat untuk membuka diskursus 'korupsi stadium 4' yang dipidatokan Prabowo di mata asing. Diskursus itu nantinya bisa jadi usulan buat KPU agar 'korupsi orde baru' masuk dalam materi debat," ujar Antoni dalam keterangan tertulis, Selasa (4/12). (sah/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK