Mendagri Duga Ada Unsur Politik di Kasus e-KTP Tercecer

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga ada indikasi ke arah politik terkait kasus tercecernya KTP elektronik di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu (8/12). Dugaan muncul karena peristiwa itu terjadi di tahun politik menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

"Kalau saya melihat ada indikasinya, ada unsur (politik) di sana walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa," kata Tjahjo ditemui di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (10/12) usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Bawaslu.

Tjahjo tak mau bicara lebih banyak soal indikasi motif politik dari peristiwa itu. Namun dia menegaskan berdasarkan aturan, e-KTP yang kedaluwarsa atau rusak seharusnya dihancurkan dengan cara digunting. Namun

Lihat juga: Polisi Selidiki e-KTP yang Ditemukan Tercecer di Duren Sawit

Lebih lanjut dia mengatakan Kemendagri masih menunggu hasil penyelidikan polisi atas kasus tersebut. Pemerintah, kata Tjahjo, ingin mengetahui siapa dan apa motif dari kasus e-KTP yang tercecer.

"Bisa diungkap apa motivasinya. Bahwa membuat gaduh kah, atau apa. Tapi secara prinsip ini mengganggu sistem, ini sama aja dengan uang palsu," katanya.

Kasus tercecernya sejumlah e-KTP terjadi di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit pada Sabtu (8/12) lalu. Saat ini e-KTP tersebut telah dibawa ke Mapolsek Duren Sawit untuk diselidiki.

Lihat juga: Jumlah e-KTP Tercecer di Duren Sawit 2.158 Keping

Kapolsek Duren Sawit Kompol Parlindungan Sutasuhut mengatakan e-KTP itu ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB.

Dari hasil perhitungan di Mapolsek Duren Sawit, jumlah e-KTP disebut sebanyak 2.158 lembar. Seluruh e-KTP itu telah dimasukkan ke dalam satu karung beras berukuran 20 kilogram. Meski demikian, sebagian KTP ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak terbaca tulisannya.

"Kami sedang periksa anak-anak yang menemukan, anak tersebut masih di bawah umur," kata Parlindungan saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Lihat juga: e-KTP Tercecer di Duren Sawit Cetakan 2011

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo  mengimbau Kemendagri untuk serius menangani kasus ini. Dia juga menyarankan agar Mendagri membentuk tim khusus.

Dia mengatakan bahwa Komisi II DPR sempat berencana membentuk panitia khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus e-KTP yang tercecer.

"Tapi menurut saya kalau itu sudah ditangani dengan baik Mendagri, tidak diperlukan pansus," kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta. (tst/ctr/wis)