KPK Periksa Humas PN Jaksel Terkait Kasus Suap Hakim

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur dalam kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), R Iswahyu Widodo dan Irwan.

Guntur bakal diperiksa sebagai saksi untuk hakim R Iswahyu Widodo, salah satu tersangka kasus dugaan suap tersebut.

"Achmad Guntur diperiksa sebagai saksi IW (Iswahyu Widodo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Selasa (11/12).

Lihat juga: KPK: Kode 'Ngopi' Muncul dalam Suap Hakim PN Jaksel

Selain Guntur, penyidik KPK juga memanggil Staf Keuangan PN‎ Jaksel, Yulhendra; Panitera Pengganti PN Jaksel, Matius; serta tiga pihak swasta, Isrullah Achmad, Resa Indrawan Samir, dan Thomas Azali. Mereka pun diperiksa sebagai saksi Iswahyu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya dua hakim PN Jaksel Iswahyudi Widodo dan Irwan, Panitera Pengganti PN Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan (MR), pengacara Arif Fitrawan dan pihak swasta, ‎Martin P Silitonga.

Hakim PN Jaksel dan panitera PN Jaktim diduga menerima uang suap untuk memuluskan penanganan perkara perdata yang sedang ditanganinya, sejumlah Rp650 juta. Uang tersebut diduga berasal dari Arif dan Martin.

Lihat juga: KPK Tetapkan Dua Hakim PN Jaksel Tersangka Suap Perkara

Uang itu diduga untuk mempengaruhi gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pacific Mining Resources (APMR). Uang diserahkan agar hakim tidak menjatuhkan N.O atau niet ontvankelijke verklaard.

Iswahyu, Irwan, dan Ramadhan sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Arif dan Martin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Lihat juga: Kronologi OTT Hakim PN Jaksel Terkait Suap Perkara Perdata

(fra/wis)