JK Tolak Penindasan terhadap Muslim Uighur di China

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak keras penindasan yang terjadi pada muslim Uighur dan minoritas di Provinsi Xinjiang, China. JK mengatakan, segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia harus dilawan.

"Ya pasti kita semua menolak segala penindasan kepada human rights," ujar JK di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12).

Kendati demikian, menurut JK, pemerintah Indonesia tak bisa ikut campur terkait permasalahan yang terjadi. Hal itu menjadi urusan dalam negeri pemerintah China.

"Kalau masalah domestik tentu kita tidak ingin campuri masalah itu," katanya.

Lihat juga: Pemimpin dan Umat Gereja Protestan di China Ditahan

Pemerintah China sebelumnya disebut melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap etnis muslim Uighur dan minoritas di Xinjiang.

Salah satu pelanggaran HAM paling dikhawatirkan adalah mengenai penangkapan etnis Uighur dan minoritas muslim di sana yang marak dilakukan otoritas China.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Pemerintah China sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan etnis Uighur bukan orang normal dan memasukkan ke kamp untuk 'mendidiknya' agar kembali normal.

Mereka menyangkal tudingan pelanggaran HAM dan menyatakan kamp itu cuma bagian dari 'pelatihan'.

Lihat juga: China Sebut Muslim Uighur Tak Normal, Layak Masuk Kamp Khusus

Pemerintah China dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan tak masuk akal, seperti melarang puasa saat Ramadhan, melarang menggelar pengajian, hingga salat berjamaah.

Bahkan aparat China secara ketat menempatkan pos-pos pemeriksaan di seluruh wilayah hingga perbatasan Xinjiang.

Alasan pemerintah China melakukan hal itu adalah untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan etnis Uighur. Namun, dari sisi etnis Uighur, mereka menyatakan justru perlakuan pemerintah China yang memicu radikalisme dan ekstremisme. (psp/osc)