Isu Poligami, MUI Minta Bawaslu Tegas soal SARA

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan bahwa isu poligami yang dihembuskan oleh sejumlah politikus dalam beberapa waktu terakhir melukai perasaan umat Islam. Dia pun meminta penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bertindak tegas terhadap isu-isu SARA seperti poligami ini.

Dia mengamini bahwa poligami merupakan fenomena di kehidupan sosial. Namun, poligami tidak bisa dilepaskan dari syariat agama Islam. Karena tidak sedikit kalangan yang meyakini hal itu.

"Ketika hal itu dieksploitasi untuk kepentingan politik maka dipastikan menimbulkan ketersinggungan dan melukai perasaan umat Islam karena meyakini dan mengimani bahwa poligami itu adalah salah satu syariat yang terdapat di dalam ajaran Islam," tutur Zainut melalui siaran pers, Selasa (18/12).

Zainut mengatakan bahwa mengkampanyekan isu yang berkenaan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tidak dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan. Isu SARA, khususnya agama, dinilai Zainut dapat menimbulkan gesekan di masyarakat dan mengganggu keharmonisan antarumat beragama.

Lihat juga: Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi 'Caper' di Pemilu

"Politisasi SARA dampaknya sangat berbahaya karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Zainut.

Zainut lantas mengimbau kepada elite politik agar tidak memproduksi isu yang berkenaan dengan SARA, fitnah, dan ujaran kebencian. Dia mengatakan ada banyak dampak buruk dari itu semua.

"Karena bisa merusak peradaban, menghambat konsolidasi demokrasi dan menghancurkan sendi-sendi kebinekaan dan kerukunan bangsa," tutur Zainut.

"Kepada KPU dan Bawaslu diminta untuk bertindak tegas kepada para peserta pemilu yang melakukan politik SARA sehingga pemilu berjalan dengan damai, bersih dan dan aman," ujarnya.

Lihat juga: Penjelasan Komnas Perempuan Soal Poligami Bukan Ajaran Islam

Isu poligami pertama kali dihembuskan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai debutan dalam Pemilu 2019 itu menyatakan menolak segala bentuk praktik poligami.

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," tutur ketum PSI Grace Natalie dalam pidato politiknya di Festival 11, di Jatim Expo International Surabaya, Selasa (11/12) malam.

Isu yang dihembuskan PSI berbuntut panjang. Terutama ketika anggota Komnas Perempuan, Imam Nahe'i menyebut poligami bukan ajara agama Islam.

Sementara Sekjen MUI Anwar Abbas menyayangkan pernyataan salah seorang anggota Komisi Nasional Perempuan yang menyebut praktik poligami bukan ajaran Islam. Abbas mengatakan, pernyataan demikian sejatinya tidak berdasar dan menyesatkan.

"Tidak berdasar dan menyesatkan," ujar Anwar Abbas keterangan tertulis pada Minggu (16/12). (bmw/osc)