KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Suap Kemenpora

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kelima tersangka berasal dari pejabat Kemenpora dan pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan barang bukti lebih dari Rp7 miliar dalam bungkusan plastik.

"Setelah melakukan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan ada tindak dugaan pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/12) malam.

Lihat juga: Ada OTT di Kemenpora, Menpora Minta Maaf ke Jokowi-JK

Dari pihak Kemenpora ada tiga orang yang jadi tersangka yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto yang diduga berperan sebagai penerima suap dalam kasus ini.

Sementara dari KONI adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum Johnny E. Awuy. Mereka diduga berperan sebagai pemberi suap.

Adapun barang bukti yang berhasil diperoleh penyidik KPK berupa uang tunai Rp318 juta, buku tabungan berisi Rp100 juta atas nama Johnny E. Awuy, uang tunai dalam bungkusan plastik sebesar Rp7 miliar, dan satu unit mobil Chevrolet Captiva milik Eko Triyanto.

Lihat juga: Kemenpora: OTT KPK Tak Ada Hubungan dengan Asian Games 2018

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK memeriksa 12 tersangka. Pemeriksaan dijalani setelah penyidik menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Selasa, 18 Desember 2018.

Akibat perbuatan mereka, pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dari pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Lihat juga: Ada OTT Kemenpora, KPK Bisa Selidiki Dana Asian Games

(bin/wis)