Sandiaga Siap Bantu Prabowo Jawab Isu Pelanggaran HAM
CNN Indonesia
Jumat, 28 Des 2018 11:34 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno meminta semua pihak tak melulu mempolitisasi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditudingkan ke Prabowo Subianto. Sandiaga menyebut hingga saat ini pun tak ada yang mampu membuktikan keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu.
"Masyarakat harus paham bahwa ini adalah bentuk dari politisasi menyerang Pak Prabowo," kata Sandi ditemui di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).
Sandi bahkan menantang kepada siapa pun agar isu mengenai pelanggaran HAM masa lalu tersebut dibuka selebar-lebarnya. Sebab, kata Sandi, isu terkait HAM ini sangat politis dan biasanya hanya muncul lima tahun sekali.
Lagi pula, kata Sandi, selama ini Prabowo pun selalu siap untuk menjawab semua tuduhan terkait tudingan pelanggaran HAM masa lalu itu. Jika memang perlu adanya proses, kata dia, Prabowo pun akan maju memenuhi panggilan.
"Pak Prabowo siap, saya siap untuk menjawab semua tuduhan itu," kata Sandi.
Sandi pun mengungkit sejumlah hal yang diklaimnya sebagai bukti, bahwa beberapa presiden yang pernah menjabat di Indonesia memang tak mampu membuktikan tudingan kasus pelanggaran HAM terhadap Prabowo ini.
"Sebelumnya ada empat presiden ya, ada Gus Dur, ada Presiden Habibie, ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada lima presiden yang diberi kesempatan untuk menuntaskan kasus itu dan memang terbukti tidak ada, jadi mestinya enggak akan jadi masalah utama," kata Sandi.
Masih terkait isu HAM, sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Djoko Santoso justru menyatakan lebih baik melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketimbang membiarkan negara runtuh.
Hal ini disampaikan terkait pertanyaan mengenai potensi serangan isu HAM kepada capres Prabowo Subianto oleh pihak lawan dalam debat paslon capres-cawapres pada 17 Januari 2019. Pada debat putaran pertama itu salah satu isu yang jadi materi debat adalah persoalan HAM.
"Enggak [khawatir]. Bagi saya itu kalau disuruh saya melanggar HAM, lima tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh? Lebih baik melanggar HAM. Kan [kalau melanggar HAM] saya saja yang dihukum, [tetapi] negara tetap utuh. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah-wilayah krisis," kata Djoko saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis (27/12).
Namun Djoko menggarisbawahi, serangan isu HAM terbukti tak pernah muncul ke permukaan saat Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Kala itu, kata Djoko, tak ada satu pun orang yang menyinggung soal pelanggaran HAM yang disebut pernah dilakukan oleh Prabowo.
"Dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati, tidak diserang [dengan isu HAM]. Lolos saja," ujar mantan Panglima TNI itu.
Ia menyebut persoalan HAM ini sebenarnya isu daur ulang yang dinaikkan kembali, bahwa Prabowo dituduh melanggar HAM di masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi.
(tst/ain)
"Masyarakat harus paham bahwa ini adalah bentuk dari politisasi menyerang Pak Prabowo," kata Sandi ditemui di GOR Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).
Sandi bahkan menantang kepada siapa pun agar isu mengenai pelanggaran HAM masa lalu tersebut dibuka selebar-lebarnya. Sebab, kata Sandi, isu terkait HAM ini sangat politis dan biasanya hanya muncul lima tahun sekali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lagi pula, kata Sandi, selama ini Prabowo pun selalu siap untuk menjawab semua tuduhan terkait tudingan pelanggaran HAM masa lalu itu. Jika memang perlu adanya proses, kata dia, Prabowo pun akan maju memenuhi panggilan.
"Pak Prabowo siap, saya siap untuk menjawab semua tuduhan itu," kata Sandi.
 Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto. (Detikcom/Anastasia Tiur) |
Sandi pun mengungkit sejumlah hal yang diklaimnya sebagai bukti, bahwa beberapa presiden yang pernah menjabat di Indonesia memang tak mampu membuktikan tudingan kasus pelanggaran HAM terhadap Prabowo ini.
"Sebelumnya ada empat presiden ya, ada Gus Dur, ada Presiden Habibie, ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada lima presiden yang diberi kesempatan untuk menuntaskan kasus itu dan memang terbukti tidak ada, jadi mestinya enggak akan jadi masalah utama," kata Sandi.
Masih terkait isu HAM, sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Djoko Santoso justru menyatakan lebih baik melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketimbang membiarkan negara runtuh.
Hal ini disampaikan terkait pertanyaan mengenai potensi serangan isu HAM kepada capres Prabowo Subianto oleh pihak lawan dalam debat paslon capres-cawapres pada 17 Januari 2019. Pada debat putaran pertama itu salah satu isu yang jadi materi debat adalah persoalan HAM.
"Enggak [khawatir]. Bagi saya itu kalau disuruh saya melanggar HAM, lima tahun lalu saya pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh? Lebih baik melanggar HAM. Kan [kalau melanggar HAM] saya saja yang dihukum, [tetapi] negara tetap utuh. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah-wilayah krisis," kata Djoko saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis (27/12).
 Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. (CNN Indonesia) |
Namun Djoko menggarisbawahi, serangan isu HAM terbukti tak pernah muncul ke permukaan saat Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009. Kala itu, kata Djoko, tak ada satu pun orang yang menyinggung soal pelanggaran HAM yang disebut pernah dilakukan oleh Prabowo.
"Dulu waktu Pak Prabowo jadi cawapresnya Bu Megawati, tidak diserang [dengan isu HAM]. Lolos saja," ujar mantan Panglima TNI itu.
Ia menyebut persoalan HAM ini sebenarnya isu daur ulang yang dinaikkan kembali, bahwa Prabowo dituduh melanggar HAM di masa peralihan dari masa Orde Baru ke masa Reformasi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK