Tim Jokowi Sebut Kubu Prabowo Khawatir Kasus Pelanggaran HAM
CNN Indonesia
Jumat, 28 Des 2018 19:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani menilai calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno terlalu suuzan atau berprasangka buruk terkait tudingan politisasi isu pelanggaran HAM yang menjadi tema debat pilpres Januari mendatang. Arsul membantah pihaknya akan menggunakan isu itu untuk menjatuhkan Prabowo Subianto.
"Itu suuzan saja, belum apa-apa sudah khawatir sendiri bahwa dugaan ada peran Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998 akan dipergunakan kami untuk menjatuhkan Prabowo," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (28/12).
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan TKN tak pernah meminta pada panelis atau siapapun pihak untuk membahas dugaan kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan pada Prabowo. Namun jika ada masyarakat yang membahas masalah tersebut, menurutnya, hal itu menjadi hak mereka.
"Kalau ada elemen masyarakat sipil yang mengungkit, tentu itu hak masyarakat sipil tersebut. Jangan nanti kalau dalam debat capres ada panelis yang menanyakan, kemudian disimpulkan itu permintaan kami," katanya.
Sementara itu, juru kampanye TKN Eva Kusuma Sundari mengatakan isu tentang HAM termasuk salah satu tema yang menarik dan ingin didengarkan oleh publik. Bahkan, menurutnya, Prabowo sudah sering menghadapi isu-isu terkait HAM sejak mengikuti Pilpres 2009 bersama mantan Presiden Megawati Sukarnoputri.
"Pak Prabowo pernah mengalami itu saat dengan Bu Mega, saat kemarin (pilpres 2009), jadi harusnya dia lebih pengalaman dari Pak Jokowi. Enggak usah takut kalau enggak ada yang disembunyikan," ucap Eva.
Alih-alih menuding politisasi, Eva meminta tim Prabowo-Sandi menyiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi isu pelanggaran HAM tersebut. "Di debat mana pun isu penegakan hukum dan HAM ini ada dan penting. Jadi kalau takut siapkan saja sebaik-baiknya," tuturnya.
Isu HAM diketahui termasuk salah satu tema debat paslon capres-cawapres pada Januari mendatang.
Sandi sebelumnya meminta semua pihak tak mempolitisasi isu pelanggaran HAM yang ditudingkan ke Prabowo. Menurutnya, hingga saat ini tak ada yang mampu membuktikan keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu.
Ia menantang kepada siapa pun agar isu mengenai pelanggaran HAM masa lalu itu dibuka selebar-lebarnya. Menurutnya, isu ini sangat politis dan hanya muncul lima tahun sekali.
(psp/pmg)
"Itu suuzan saja, belum apa-apa sudah khawatir sendiri bahwa dugaan ada peran Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998 akan dipergunakan kami untuk menjatuhkan Prabowo," ujar Arsul kepada wartawan, Jumat (28/12).
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan TKN tak pernah meminta pada panelis atau siapapun pihak untuk membahas dugaan kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan pada Prabowo. Namun jika ada masyarakat yang membahas masalah tersebut, menurutnya, hal itu menjadi hak mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ada elemen masyarakat sipil yang mengungkit, tentu itu hak masyarakat sipil tersebut. Jangan nanti kalau dalam debat capres ada panelis yang menanyakan, kemudian disimpulkan itu permintaan kami," katanya.
Sementara itu, juru kampanye TKN Eva Kusuma Sundari mengatakan isu tentang HAM termasuk salah satu tema yang menarik dan ingin didengarkan oleh publik. Bahkan, menurutnya, Prabowo sudah sering menghadapi isu-isu terkait HAM sejak mengikuti Pilpres 2009 bersama mantan Presiden Megawati Sukarnoputri.
Alih-alih menuding politisasi, Eva meminta tim Prabowo-Sandi menyiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi isu pelanggaran HAM tersebut. "Di debat mana pun isu penegakan hukum dan HAM ini ada dan penting. Jadi kalau takut siapkan saja sebaik-baiknya," tuturnya.
Isu HAM diketahui termasuk salah satu tema debat paslon capres-cawapres pada Januari mendatang.
Sandi sebelumnya meminta semua pihak tak mempolitisasi isu pelanggaran HAM yang ditudingkan ke Prabowo. Menurutnya, hingga saat ini tak ada yang mampu membuktikan keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu.
Ia menantang kepada siapa pun agar isu mengenai pelanggaran HAM masa lalu itu dibuka selebar-lebarnya. Menurutnya, isu ini sangat politis dan hanya muncul lima tahun sekali.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK