Angka serapan 80,5 persen itu diketahui berdasarkan situs publik.bappedadki.net per 31 Desember pukul 10.15 WIB. Dari situs tersebut tercatat realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung baru sebesar Rp60,49 triliun dari total alokasi Rp75 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan persentase serapan anggaran itu diperkirakan masih akan meningkat. Pasalnya, kata Anies, sampai saat ini proses pencatatan masih dilakukan hingga siang nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Anies sempat mengungkapkan lambannya penyerapan anggaran di tahun ini dikarenakan hampir sebagian besar proses lelang proyek baru dilakukan pada semester dua tahun anggaran.
Padahal sebenarnya proses lelang tersebut bisa dilakukan sejak semester satu sehingga penyerapan anggaran bisa lebih maskimal.
"Mulai tahun besok itu semua yang bisa dikerjakan awal, dikerjakan awal, kalau enggak dikerjakan awal nanti ada sanksinya," tutur Anies, Kamis (20/12).
Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menuturkan rendahnya serapan anggaran ini berdampak pada pelayanan publik yang mengalami kemunduran. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintahan.
Fraksi PDIP dan sejumlah fraksi lain, kata Gembong, berencana menggunakan hak angket sebagai respons atas rendahnya serapan anggaran di era Anies.
"Tujuannya agar APBD DKI ke depan tepat sasaran untuk kemajuan kota dan kesejahteraan warga secara merata," ucap Gembong, Kamis (28/12). (dis/osc)