Anggaran BMKG Dipotong, Jokowi Dicap Tak Serius soal Bencana

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menilai Presiden Joko Widodo tidak memberi perhatian serius terhadap mitigasi bencana. Menurutnya, ketidakpedulian Jokowi terlihat dari tidak adanya penambahan anggaran bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Minimnya anggaran BMKG, kata dia, membuat jumlah peralatan deteksi dini bencana tidak memadai.

"Kalau presiden merasa ini masalah serius semestinya persoalan anggaran khususnya peralatan deteksi dini tidak menjadi masalah seperti sekarang ini," ujar Fary kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/12).

Fary mengklaim Komisi V DPR sudah meminta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati untuk meyakinkan Jokowi agar memberi tambahan anggaran bagi BMKG guna menambah alat deteksi dini bencana sejak tiga tahun lalu.

Lihat juga: BMKG Paparkan Kronologi Tsunami Selat Sunda

Namun, ia berkata upaya yang dilakukan oleh Dwikora tidak membuahkan hasil. Sebab Jokowi tidak merespons.

"Sejak tiga tahun terakhir Komisi V meminta ke Kepala BMKG untuk meyakinkan ke presiden agar menjadikan persoalan peralatan deteksi dini menjadi sangat prioritas, tapi sayangnya tidak direspons," ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini membeberkan anggaran BMKG tahun 2019 yang dialokasikan pemerintah hanya sebesar Rp1,7 triliun. Angka itu jauh dari anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp2,7 triliun.

Ia menilai anggaran yang diterima BMKG tidak memadai untuk keperluan perbaikan dan pengadaan alat deteksi bencana.

Lihat juga: BMKG Disarankan Pasang Alat Deteksi Tsunami di Pulau Panjang

Tak hanya itu, ia menilai keberadaan alat deteksi bencana sangat penting mengingat banyak daerah rawan bencana di Indonesia.

"Komisi V itu meminta keseriusan pemerintah untuk menambah anggaran berkaitan dengan audit dan pengadaan deteksi gempa dan tsunami. Tapi anggaran di tahun 2019 itu baik BMKG maupun Basarnas tidak naik," ujar Fary. (jps/osc)