Hoaks Surat Suara Tercoblos, Relawan Ninja Jokowi Laporkan A

Jakarta, CNN Indonesia -- Relawan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) melaporkan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks soal tujuh kontainer surat suara tercoblos. Dua orang berinisial A dilaporkan dan bersama orang yang suaranya tersebar di media sosial.

Ketua Umum Ninja C Suhadi enggan melaporkan identitas orang-orang yang dilaporkannya.

"Yang dilaporkan ada tiga oang. Inisial dua-duanya A. Yang satunya saya belum tau karena bentuknya voice ada di video," ujarnya kepada para wartawan.

Lihat juga: Cyber Crime Bareskrim Selidiki Hoaks Surat Suara Tercoblos

Ia pun menjelaskan alasan dirinya melaporkan hal tersebut karena ia sebagai bagian dari masyarakat merasa dirugikan.

Ia menyampaikan dirinya menginginkan adanya pilpres tanpa hoaks yang merugikan banyak pihak. Selain itu, ia mengkhawatirkan masyarakat akan memiliki sikap tidak peduli terhadap pemilu karena seringnya terjadi kasus yang berkaitan dengan hoaks.

"Kalau berita ini didiamkan ini juga nanti jadi antipati bagi masyarakat, jangan-jangan masyarakat sudah enggak mau lagi ke TPS. Oleh karena itu kita klarifikasi hari ini bahwa itu enggak benar dan bentuknya sebagai ketidakbenaran itu kita laporkan," jelasnya.

Selain itu, Suhadi juga turut menunjukkan video terkait hoaks surat suara tersebut kepada para wartawan. 

Lihat juga: Mendagri Minta Bareskrim Ungkap Dalang Hoaks Surat Tercoblos

Ia mengatakan suara yang terdengar dari video tersebut sangat jelas mengatakan adanya 70 juta suara yang sudah dicoblos atas nama paslon capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

Suhadi melaporkan dengan pasal pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Komisi Pemilihan Umum memastikan kabar tersebut hoaks.

Lihat juga: PPP Soroti Teror di Balik Hoaks 7 Kontainer Surat Tercoblos

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menyampaikan bahwa pihaknya belum mencetak surat suara. Menurut Hasyim, surat suara baru akan dicetak sekitar setelah pertengahan Januari 2019. Saat ini masih dalam proses validasi.

KPU juga berencana melaporkan kasus ini ke polisi dan kini masih mengumpulkan bukti-bukti terutama tangkapan layar media sosial mereka yang menyebarkan hoaks ini. (ani/sur)