Wali Kota Depok Minta Warga Laporkan Kegiatan LGBT

Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta masyarakat agar segera melaporkan jika mengetahui ada kegiatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) kepada aparat setempat untuk diambil tindakan.

Dikutip dari Antara pada Minggu (6/1), Idris juga menyebut bahwa LGBT merupakan penyimpangan seksual.

Pilihan Redaksi Transgender Jadi Menteri di Taiwan, Satu-satunya di Dunia Interseks, Mereka yang 'Terjebak' di Dunia Dua Kelamin KontraS: Hak Asasi Manusia Tak Dapat Tempat di 2018

"Seluruh masyarakat harus waspada terhadap perilaku LGBT ini, dan diharapkan dapat berkontribusi melaporkan kejadian tersebut jika ditemui di lingkungan sekitarnya," kata Idris.

Wali Kota Depok telah mengeluarkan instruksi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Perilaku Menyimpang Seksual.

Regulasi tersebut mengatur anti LGBT di Kota Depok sejak 8 Maret 2018. Selanjutnya, Perangkat Daerah (PD) terkait melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya.

Selain itu Wali Kota Depok juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 460/90-Dinsos tentang Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual.

Surat tersebut ditujukan bagi pelaku usaha, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat atau keagamaan, pengurus RT-RW dan kepala keluarga di Kota Depok.

"Kami ajak seluruh elemen terkait di wilayah untuk menjaga dan memelihara masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh perilaku kelompok menyimpang agar tidak meluas dan dapat ditanggulangi bersama," ujar Idris.

Untuk itu Idris berharap seluruh warga masyarakat mewaspadai serta membantu mengawasi keberadaan kelompok berperilaku penyimpangan seksual di lingkungan masing-masing.

"Warga masyarakat seharusnya menolak konten yang bersifat pornografi dan perilaku penyimpangan seksual di wilayahnya dan juga di media sosial," lanjutnya.

Idris juga menegaskan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kemasyarakatan di lingkup RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan agar melakukan sosialisasi dan pemantauan dampak perilaku penyimpangan seksual ditinjau dari segi agama, kesehatan dan norma sosial.

"Masing-masing keluarga agar menjaga anak dan anggota keluarga lain dari kecenderungan berperilaku penyimpangan seksual serta melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan keluarga dalam rangka mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seksual di kalangan masyarakat," kata Idris.

(ard)