Gerindra: Isu HAM Tak Muncul saat Prabowo Cawapres Megawati

CNN Indonesia | Minggu, 06/01/2019 19:10 WIB
Gerindra: Isu HAM Tak Muncul saat Prabowo Cawapres Megawati Ketua DPD Gerindra M Taufik memastikan Prabowo siap menghadapi debat terutama jika lawannya menyinggung masalah HAM. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Partai Gerindra Mohamad Taufik tidak khawatir dengan materi isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang dia prediksi bakal menyerang calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Taufik memastikan Prabowo sangat siap menghadapi debat tersebut terutama jika lawannya yaitu kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyinggung masalah HAM.

"Tidak masalah. Dari dulu juga kami berdebat tentang materi hukum dan HAM. Pak Prabowo oke saja," kata Taufik di Jakarta, Minggu (6/1).

Taufik menyatakan pihaknya sudah terbiasa dengan tuduhan pihak lain kepada Prabowo tentang kasus HAM. Kata Taufik, kasus HAM yang dihubungkan kepada Prabowo hanya muncul setiap lima tahun sekali.


Bahkan, ia menyebut tuduhan terhadap calon presidennya itu lenyap seketika pada Mei 2009 lalu, ketika Prabowo dipercaya menjadi pendamping Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden.

"Jadi tidak masalah, jadi setiap lima tahun muncul. Yang lebih aneh ketika Prabowo jadi calon wakil presiden Megawati, tidak muncul tuh tuduhan itu," ucap Taufik.

Seperti diketahui KPU menggunakan dua format saat debat capres-cawapres pada 17 Januari mendatang dengan tema HAM, Terorisme, Hukum, dan Korupsi. KPU bakal menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup.

Prabowo selama ini diketahui kerap dikaitkan dengan dugaan kasus pelanggaran HAM.

Dari catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Prabowo diduga terlibat dalam sejumlah kasus HAM. Salah satu yang paling sering digaungkan adalah keterlibatan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu dalam penghilangan paksa aktivis 1997-1998.

Menurut KontraS nama Prabowo tersangkut dalam beberapa dokumen di Komisi Nasional HAN tentang kasus penculikan dan penghilangan paksa.

Di sisi lain, Jokowi juga jadi sorotan karena dianggap ingkar dengan janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kritik format debat

Taufik selaku Ketua Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga mengkritik format debat perdana KPU.

Taufik menganggap aneh jika pertanyaan untuk debat perdana sudah disebar lebih dulu ke pasangan calon. Kata Taufik, KPU tidak usah sok gagah menyebut agenda tersebut debat jika pertanyaan sudah dibocorkan lebih dulu.

"Aneh saya kira kalau debat udah disampaikan duluan, mislanya besok saya mau nanya ini. Nah debat apa? Itu bukan debat. Itu tanya jawab. Jadi ga usah dibuat judulnya debat, jangan gagah-gagahan. Kalau pertanyaan udah disampaikan lebih dulu," kata Taufik.

Diketahui pada pakem pertanyaan terbuka, KPU mengirimkan pertanyaan kepada para paslon 10 hari sebelum debat dilaksanakan. Ada sekitar 20 pertanyaan. Lalu, hanya tiga pertanyaan yang diajukan saat debat berlangsung.

Sementara pertanyaan tertutup sendiri adalah saat paslon saling melempar pertanyaan. Disebut tertutup lantaran seluruh peserta debat benar-benar tidak mengetahui apapun yang akan ditanyakan lawannya.

(ryh/gil)