Agus merupakan salah satu orang yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi panelis. Dia menyebut panelis lain yaitu Bivitri Susanti dan Margarito Kamis beserta utusan pasangan calon ikut hadir membahas kesepakatan ini.
"Sudah ada kesepakatan tidak boleh ngomong kasus. Jadi tidak boleh kita menyebutkan kasus apa," ujar Agus di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahkan kasus HAM yang paling besar kalau dari teman-teman HAM, kan antara lain peristiwa '65 yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang. Jadi kita tidak boleh menyebut kasus," ujarnya.
Debat perdana bakal dilaksanakan pada 17 Januari 2019 mendatang dan akan membahas empat hal yakin, hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.
"Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran itu mungkin ada yang ditanyakan, tapi sifatnya tidak kasus apa," ujarnya.
Dua kubu pasangan capres-cawapres, Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
"Hari pertama kita rapat langsung kita serahkan. Kalau tidak salah ada sesi event ketemu dengan calon moderator, saya belum tahu kapan," ujarnya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan pertanyaan dari panelis kepada peserta debat tidak akan terlalu teknis. Menurut dia, apabila terlalu rumit masyarakat akan sulit untuk mengerti substansi yang dibahas di dalam debat.
"Jadi pertanyaan yang tertutup nanti apa, mungkin tidak boleh terlalu detail, teknis seperti yang lalu. Kalau yang lalu, kan teknis kemudian orang juga 'ini apa' gitu kan, enggak tahu ya," ujar dia.
Pada prinsipnya, kata Agus, panelis sepakat pelaksanaan debat bukan untuk mempermalukan capres-cawapres, karena di antara mereka pasti akan menjadi presiden.
Lebih lanjut, Agus dan jajaran anggota KPK tidak akan hadir saat pelaksanaan debat. Ia mengatakan hal itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa KPK tidak terlibat di dalam politik.
"Di dalam acara debat kita tidak datang, memang untuk menunjukkan tidak masuk ranah politik lah," ujarnya.
Dua kubu pasangan capres-cawapres, Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)