KPK Cecar Aher soal Peran dalam Izin Proyek Meikarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terkait perannya dalam rekomendasi untuk izin proyek Meikarta. Pemberian rekomendasi untuk perizinan proyek merupakan domain dari pemerintah provinsi.

"Pertama, tentu saja apa yang dilakukan dan bagaimana peran yang bersangkutan ketika menjadi Gubernur Jawa Barat terkait proses perizinan Meikarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (9/1).

Tak hanya soal rekomendasi, Febri menjelaskan bahwa penyidik juga mengorek pemahaman Aher terkait izin yang diberikan oleh Pemerintah Bekasi di proyek Meikarta. Dalam rantai komando di Pemprov, peran gubernur sebagai atasan tertinggi menjadi perhatian penyidik.

Lihat juga: Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Kasus Meikarta Billy Sindoro

"Di provinsi Jabar, ada kewenangan pejabatnya baik yang melekat di gubernur atau yang dijalankan wakil gubernur atau yang didelegasikan atau dimandatkan kepala dinas, itu kan perlu kami telusuri lebih lanjut. Dan salah satu kewenangan tersebut berada pada Gubernur Jabar," jelas Febri.

Aher yang selesai memberikan kesaksian pada penyidik membenarkan dirinya ditanya soal peran dalam rekomendasi izin proyek Meikarta. Aher menjelaskan bahwa yang ia keluarkan saat itu adalah Keputusan Gubernur sebab dengan jabatannya saat itu, ia dilarang menandatangani langsung rekomendasi izin proyek.

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Keputusan Gubernur itu harus keluar karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar itu tidak boleh ditandatangani oleh gubernur, karena itu harus dikeluarkan Kepgub," ujar Aher.

Aher menyebut kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. Dengan Kepgub itu, maka pendelegasian wewenang untuk menandatangani rekomendasi izin proyek dapat terpenuhi.

Lihat juga: Aher: Tak Pernah Ada Surat Panggilan KPK Terkait Meikarta

"Harus dibuat dalam rangka memberikan pendelegasian, kepada dinas PMPTSP agar menandatangani rekomendasi itu," imbuhnya.

Aher juga menyangkal dirinya berurusan langsung dengan rekomendasi. Ia berulang kali menegaskanperannya sebatas mendelegasikan wewenang rekomendasi itu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabar.

"Enggak ada kaitan rekomendasi, urusan saya cuma Kepgub untuk pendelegasian ke dinas," kata Aher.

Dalam surat dakwaan Billy Sindoro pada 23 November 2017, Aher saat itu menjabat Gubernur Jawa Barat disebut mengeluarkan Keputusan nomor: 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Lihat juga: Proyek Hunian Meikarta Masih Dijual Meski Tersandung KPK

Berdasarkan Keputusan Gubernur itu, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat nomor: 503/5098/MSOS tertanggal 24 November 2017 yang ditandatangani Kepala Dinas PMPTSP, Dadang Mohamad, yang ditujukan kepada Bupati Bekasi.

Provinsi Jawa Barat memberikan rekomendasi bahwa rencana pembangunan Meikarta dapat dilaksanakan dengan sejumlah catatan. Hal ini sudah sesuai hasil rapat pleno BKPRD Jawa Barat, pada 10 November 2017. (bin/ain)