Menurut Rizal gerakan masyarakat bisa hidup kembali seperti terjadi di masa lalu apabila terjadi kecurangan dalam perhitungan suara Pilpres mendatang.
"Jadi kalau ada yang coba super curang, kalau curang dikit-dikit ya namanya politik. Tapi kalau super curang, itu akhirnya akan menantang people power," kata Rizal Ramli dalam diskusi publik Refleksi Malari: Ganti Nakhoda Negeri? di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Selasa (15/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Come on! Saat jaya-jayanya Jokowi cuma 52 persen. Kok hari ini Denny JA klaim 56 persen? Jadi lembaga survei kompak me-maintain gap (dengan Prabowo) 20 persen jadi menjustifikasi kecurangan," kata Rizal Ramli.
Berdasarkan hasil survei itu, 58,7 persen publik optimis kondisi ekonomi rumah tangga mereka akan lebih baik. Hal itu tak lepas dari program Jokowi seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), pembangunan infrastruktur, dan pembagian sertifikat tanah.
Sebagai perbandingan, Lembaga survei Y Publica yang merilis survei kemarin menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin meski stagnan tetap masih unggul dari Prabowo-Sandi.
Survei Y Publica dilakukan 8 Desember 2018-8 Januari 2019 itu terhadap 1.200 orang. Metode yang digunakan multistage random sampling dan margin error sekitar 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dalam survei itu elektabilitas Jokowi-Maruf sebesar 53,5 persen dan Prabowo-Sandiaga sebesar 31,9 persen.
Rizal Ramli menyatakan survei versi LSI Denny JA itu tak sama dengan yang ia temukan ketika berkunjung ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat. Dia mengklaim selisih elektabilitas di antara Jokowi dan Prabowo tak lebih dari 10 persen.
Menurutnya, kemenangan Prabowo-Sandiaga bisa diraih dengan dua digit apabila seluruh relawan dan pendukung militan hingga pada waktu pencoblosan.
Rizal pun berharap lembaga survei di Indonesia sama seperti lembaga survei di Amerika Serikat yang terbuka memberi tahu masyarakat pemberi dana mereka. Menurutnya, hal itu dapat membuat masyarakat benar-benar mengerti maksud pelaksanaan survei. (chri/wis)