"Saya yakin Polri akan menjaga netralitas dengan tak menjadi alat partai ataupun calon presiden manapun," kata Sahroni, di Jakarta, Rabu (16/1) dikutip Antara.
Menurut dia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sejak tahun 2018 secara tegas telah mengatakan akan menindak anggotanya yang bersikap tidak netral selama pilkada 2018 lalu. Tito bahkan menerbitkan aturan mengenai larangan bagi anggota polisi untuk mendokumentasikan data pilkada yang dituangkan dalam Telegram Kapolri Nomor STR/404/ VI/ Ops 1.3/2018 tentang Pedoman Petugas PAM di TPS pada Pilkada 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo Subianto saat pidato kebangsaan bersama cawapresnya, Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Andry Novelino). |
Menurut dia, saat ini masyarakat sudah kritis dan diyakini Polri juga sudah mengetahui itu. Masyarakat saat ini telah menjadi pengawas langsung bagaimana sikap Polri dalam Pemilu 2019 serentak tahun ini.
"Jadi, yakinlah bahwa Polri akan netral karena diawasi langsung oleh masyarakat," kata Sahroni.
"Kapolri harus tetap fokus pada tugasnya. Jangan larut dalam tudingan ketidaknetralan. Keamanan pemilu menjadi tanggung jawab utama. Jangan sampai ada gangguan keamanan yang mengacaukan," ujar dia.
"Konflik horizontal, terorisme maupun ancaman lain yang menggangu pemilu harus bisa diantisipasi dengan bersinergi bersama instansi lain, seperti TNI dan lainnya," ucap Sahroni.
Sebelumnya, pada pidato 'Indonesia Menang', Prabowo menyampaikan pesan khusus kepada aparat kepolisian untuk setia kepada bangsa dan negara, bukan kepada individu. Ia mengungkapkan, rakyat mendambakan polisi yang hebat, unggul, disegani dan dihormati, bukan ditakuti.
"Setialah kepada bangsa dan negara. Jangan pada individu-individu. Kita harus yakin rakyat Indonesia mendambakan aparatnya berbuat yang terbaik untuk mereka. Tidak ada kekuasaan yang langgeng kalau tidak dicintai rakyatnya sendiri," ucap Prabowo. (antara/osc)
Prabowo Subianto saat pidato kebangsaan bersama cawapresnya, Sandiaga Uno. (CNN Indonesia/Andry Novelino).